Jakarta, SakaNTB.com| 14 Februari 2026 — Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan di Kabupaten Sumbawa memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng sejumlah mitra nasional dan internasional dalam pertemuan strategis untuk memperkuat implementasi Program Sumbawa Hijau Lestari.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Berlian Rayes, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa Dedy Heriwibowo, serta Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Julmansyah. Turut hadir Direktur Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Tri Joko Heryanto, Direktur The Asia Foundation Franz Siahaan beserta tim, akademisi Universitas Mataram Dr. Andi Khairil Ikhsan, Direktur KONSEPSI Dr. M. Taqiyuddin, serta perwakilan Ford Foundation.
Perkuat Rehabilitasi dan Tata Kelola Tenurial
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah, menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang telah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
“Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Sumbawa merupakan fondasi penting. Ke depan, sinergi program dan dukungan multipihak menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi hutan dan penguatan tata kelola tenurial,” ujar Julmansyah.
Menurutnya, konsorsium pembiayaan non-APBN menjadi relevan di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran. Sejumlah lembaga filantropi disebut telah menyatakan minat untuk bergabung dalam konsorsium Sumbawa Hijau Lestari.
Strategi Pembangunan Terpadu
Bupati Sumbawa menegaskan bahwa Program Sumbawa Hijau Lestari bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan daerah yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Program ini mencakup rehabilitasi hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, penyelesaian konflik tenurial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila kelestarian lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Bupati.
Skema Pendanaan dan Pilot Project
Direktur BPDLH, Dr. Tri Joko Heryanto, memaparkan sejumlah skema pendanaan (windows) yang dapat diakses untuk mendukung program lingkungan dan kehutanan daerah. Sementara itu, The Asia Foundation bersama KONSEPSI NTB dan Bapperida Sumbawa menyatakan kesiapan mendorong beberapa pilot project sebagai model implementasi awal Sumbawa Hijau Lestari.
Balai Perhutanan Sosial Denpasar sebagai UPT Kementerian Kehutanan juga akan berkontribusi melalui program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi (FAPE) Perhutanan Sosial seluas kurang lebih 500 hektare.
Dukungan Legislatif dan Tindak Lanjut
Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Berlian Rayes, menyampaikan apresiasi atas inisiatif penggalangan dukungan multipihak tersebut dan menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah.
Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dedy Heriwibowo, menyatakan pihaknya akan segera mengagendakan tindak lanjut untuk mengonsolidasikan hasil pertemuan. Konsolidasi akan melibatkan unsur pemerintah, legislatif, lembaga pendanaan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal.
Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman awal mengenai pola kolaborasi yang akan ditindaklanjuti secara operasional di Kabupaten Sumbawa. Sinergi tersebut diharapkan mempercepat rehabilitasi lahan kritis, memperkuat pengakuan hutan adat dan perhutanan sosial, serta membangun tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan, Sumbawa Hijau Lestari diarahkan menjadi model pembangunan daerah berbasis kelestarian lingkungan yang mampu menjaga warisan ekologis bagi generasi mendatang.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
