JAKARTA, SakaNTB.com (29/5/2925)— Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) melakukan audiensi bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., pada Rabu malam, 28 Mei 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Makan Sari Ratu, Plaza Senayan, Jakarta, dan difasilitasi langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.
Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh perwakilan KP4S dari lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Masing-masing delegasi antara lain Samudera Putera (Kabupaten Bima), Muhammad Jafar (Kota Bima), Muhammad Syafi’i (Kabupaten Dompu), Dahlan (Kabupaten Sumbawa), dan Wahyu Kawiryan (Kabupaten Sumbawa Barat). Turut hadir pula Ketua KP4S Zakaria Surbini serta perwakilan generasi muda dan tokoh masyarakat desa, Alwan Hidayat.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM atas kesediaannya menerima aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar bentuk dukungan pribadi, tetapi juga representasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat.
“Kami hadir untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan saat aksi damai pada 15 Mei lalu. Ini adalah bagian dari amanah rakyat yang perlu kami kawal,” ujar Wabup H. Ansori.
Selama audiensi, para delegasi KP4S menyampaikan harapan besar terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa. Ketua KP4S, Zakaria Surbini yang akrab disapa Bang Jack, menuturkan bahwa perjuangan pembentukan PPS telah berlangsung lebih dari dua dekade melalui KP3S, dan KP4S kini hadir sebagai lanjutan gerakan moral yang lebih terstruktur.
“Sudah lebih dari 20 tahun kami berjuang. Kini, kami berharap perjuangan ini mendapat titik terang. Semoga dari audiensi ini, kita bisa melihat sinyal positif itu,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menkumham Dr. Supratman menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan masyarakat Pulau Sumbawa. Ia memastikan bahwa Pulau Sumbawa akan menjadi salah satu wilayah prioritas apabila pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru kembali digulirkan.
“Saya tetap berada di barisan masyarakat Pulau Sumbawa. Namun saya mengingatkan, perjuangan harus tetap dalam koridor konstitusi. Jangan ada tindakan anarkis,” tegas Menkumham.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tetap menjaga semangat dan mengatur ritme perjuangan dengan strategi yang matang dan legal.
Alwan Hidayat, yang mewakili generasi muda KP4S, turut menyuarakan pentingnya pembentukan provinsi ini demi pemerataan pembangunan.
“Ini adalah suara hati rakyat. Masyarakat ingin pembangunan hadir lebih dekat, lebih adil,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara rakyat dan pemerintah demi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa. (Saka-2)
