Oleh: Awal Jupriadi, SPt
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menandai babak baru dalam sejarah fiskal Indonesia. Dengan alokasi Rp335 triliun dalam RAPBN 2026, program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan reposisi besar dalam arsitektur belanja negara. Skala dan dampaknya menjadikan MBG sebagai salah satu eksperimen kebijakan paling ambisius—sekaligus paling berisiko—dalam pembangunan manusia Indonesia.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah MBG merupakan investasi jangka panjang yang rasional, atau reorientasi prioritas yang terlalu mahal dengan kesiapan tata kelola yang belum teruji?
Ketika Pendidikan Membiayai Gizi
Paparan Kementerian Keuangan menunjukkan sekitar 67 persen anggaran MBG—setara Rp223,6 triliun—bersumber dari pos pendidikan. Sisanya berasal dari kesehatan, fungsi ekonomi, dan dana cadangan.
Secara normatif, argumentasi pemerintah dapat dipahami: mayoritas penerima manfaat adalah siswa dan santri, sehingga pembiayaan melalui fungsi pendidikan dianggap relevan. Namun, secara substantif, pendekatan ini memunculkan persoalan konseptual.
Anggaran pendidikan selama ini diarahkan untuk peningkatan kualitas guru, pemerataan infrastruktur sekolah, transformasi digital, riset, dan afirmasi bagi daerah tertinggal. Ketika ratusan triliun rupiah dialihkan untuk konsumsi pangan, muncul risiko “substitusi fungsi”—dari penguatan kapasitas intelektual menuju pemenuhan kebutuhan biologis.
Apakah negara sedang memperluas definisi pendidikan sebagai pembangunan manusia yang holistik? Ataukah justru menyempitkannya dengan menggeser fokus dari kualitas pembelajaran ke distribusi konsumsi?
Rasionalitas Kesehatan Publik dan Ujian Implementasi
Tidak dapat dimungkiri, Indonesia masih menghadapi tantangan stunting dan malnutrisi. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia, intervensi gizi memang terbukti berdampak jangka panjang terhadap kapasitas kognitif, produktivitas, dan kesehatan generasi mendatang.
Namun, kebijakan publik tidak berhenti pada desain normatif. Implementasi adalah arena penentu.
Laporan mengenai ribuan kasus keracunan pangan yang dikaitkan dengan distribusi MBG hingga awal 2026—jika terverifikasi—menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan. Di sinilah paradoks kebijakan muncul: program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan berisiko memproduksi masalah kesehatan baru.
Masalahnya bukan semata pada niat, melainkan pada kapasitas tata kelola. Program berskala nasional yang menyentuh jutaan penerima manfaat setiap hari memerlukan sistem rantai pasok, pengawasan kualitas, serta audit keamanan pangan yang disiplin dan terstandar. Tanpa itu, ekspansi program justru memperbesar potensi kegagalan sistemik.
Status PSN dan Tantangan Akuntabilitas
Penetapan MBG sebagai PSN memberi legitimasi hukum dan jaminan keberlanjutan anggaran. Namun status tersebut juga berarti percepatan birokrasi, fleksibilitas pengadaan, serta konsentrasi kewenangan pada lembaga pelaksana seperti Badan Gizi Nasional.
Dalam konteks tata kelola Indonesia, proyek berskala besar dengan fleksibilitas tinggi selalu membawa risiko moral hazard. Ketika pengadaan pangan dan pengelolaan dapur dilakukan dalam volume masif dan berulang, potensi penyimpangan menjadi signifikan jika tidak diimbangi transparansi dan audit yang ketat.
Isu mengenai keterlibatan berbagai yayasan dan aktor politik dalam pengelolaan distribusi memperkuat urgensi pengawasan publik. Kebijakan sosial berskala raksasa tanpa sistem akuntabilitas yang kokoh berisiko berubah menjadi instrumen distribusi rente, alih-alih investasi publik.
Efek Ekonomi Lokal: Janji dan Syaratnya
Pemerintah menekankan bahwa MBG akan menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, dan UMKM. Dalam teori ekonomi publik, belanja negara memang dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan, terutama di daerah.
Namun efek tersebut tidak otomatis terjadi. Ia mensyaratkan rantai pasok yang terdesentralisasi, kompetitif, dan terbuka. Jika pengadaan terkonsentrasi pada jaringan tertentu atau entitas dengan kedekatan politik, manfaat ekonomi akan menyempit dan eksklusif.
Transparansi data penerima kontrak, skema kemitraan, serta distribusi nilai ekonomi menjadi prasyarat agar MBG benar-benar menjadi motor ekonomi lokal, bukan sekadar retorika kebijakan.
Prioritas, Kesiapan, dan Risiko Sistemik
Argumen terkuat pemerintah adalah bahwa gizi merupakan fondasi. Tanpa asupan yang memadai, pendidikan tidak optimal dan kesehatan jangka panjang terganggu. Dalam perspektif pembangunan manusia, klaim ini memiliki legitimasi ilmiah.
Namun kebijakan publik bukan hanya tentang apa yang penting, melainkan juga tentang apa yang paling mendesak dan paling siap dijalankan.
Jika MBG menyerap ratusan triliun dari fungsi pendidikan sementara kualitas sekolah, distribusi guru, dan fasilitas dasar masih timpang, negara sedang mengambil risiko besar: memperbaiki input biologis tanpa memastikan ekosistem pendidikan mampu menyerap manfaatnya.
Demikian pula dalam sektor kesehatan. Intervensi gizi massal tanpa sistem keamanan pangan yang solid berpotensi menambah beban fasilitas kesehatan akibat kegagalan distribusi.
Antara Visi Besar dan Kapasitas Negara
MBG adalah kebijakan dengan visi besar. Ia menyentuh kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal, bahkan paradigma pembangunan manusia. Namun besarnya visi harus sebanding dengan kapasitas institusional.
Dengan anggaran Rp335 triliun, MBG bukan lagi sekadar program sosial, melainkan reposisi prioritas negara. Jika tata kelola lemah, pengawasan longgar, dan politisasi menguat, program ini dapat menjadi eksperimen mahal dengan konsekuensi sosial serius. Sebaliknya, bila transparansi diperkuat, standar keamanan pangan ditegakkan, dan realokasi anggaran dilakukan tanpa mengorbankan kualitas sektor lain, MBG berpotensi menjadi investasi generasi yang transformatif.
Pada akhirnya, perdebatan tentang MBG bukan soal dikotomi “baik” atau “buruk”. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah negara memiliki kapasitas institusional untuk menjalankan proyek sebesar ini tanpa menggerus fondasi sektor lain?
Sejarah kebijakan publik Indonesia akan mencatat jawabannya—dan generasi mendatang akan merasakan dampaknya.
