Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 25 Juni 2026– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, setiap kritik harus dipandang sebagai energi untuk melakukan perbaikan, bukan sebagai ancaman bagi pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi dan dialog bersama massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/6/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa itu, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi dan diskusi dengan masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat agar program-program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman,” ujar Ansori.
Ia menyampaikan apresiasi kepada PMII yang telah menyampaikan berbagai kritik dan saran terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
“Kami berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan. Inilah bagian dari demokrasi, duduk bersama dan berdialog agar tidak ada sekat antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ansori juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan pembenahan secara bertahap.
“Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Namun setiap persoalan membutuhkan proses penyelesaian yang tidak bisa dilakukan secara instan. Yang terpenting, tujuan kita sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati juga mengakui perlunya penguatan pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah distribusi gas LPG bersubsidi yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Terkait persoalan tersebut, Ansori menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Saya tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti bermain di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Dialog antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan PMII Cabang Sumbawa berlangsung dalam suasana terbuka. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus forum diskusi mengenai berbagai persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
