SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 28 September 2026— DPRD Kabupaten Sumbawa menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (28/9/2026).
Rapat paripurna itu beragenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, persetujuan penetapan Perda, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Sumbawa.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan didampingi Wakil Ketua DPRD H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H.
Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., turut hadir bersama anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, lurah, pimpinan BUMD dan BUMN, instansi vertikal, serta unsur organisasi kemasyarakatan dan pers.
Pendapatan Naik, Belanja Bertambah Rp224,5 Miliar
Juru Bicara Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa, Adizul Syahbuddin, S.P., M.Si., mengatakan hasil pembahasan bersama antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menghasilkan sejumlah perubahan pada postur APBD 2026.
Pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp1,895 triliun bertambah Rp45,826 miliar. Setelah perubahan, pendapatan daerah ditetapkan menjadi Rp1,941 triliun.
Di sisi belanja, alokasi semula sebesar Rp1,918 triliun bertambah Rp224,515 miliar. Dengan demikian, total belanja daerah setelah perubahan mencapai Rp2,143 triliun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp25 miliar menjadi Rp201,684 miliar. Pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp2,005 miliar.
Dalam postur tersebut, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp201,684 miliar dan dialokasikan untuk menutup defisit anggaran. SILPA tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp0.
Banggar Sampaikan Tujuh Rekomendasi
Selain menyepakati perubahan postur anggaran, Banggar DPRD Sumbawa menyampaikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai catatan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.
Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pembayaran, optimalisasi retribusi dan aset daerah, serta menjaga agar belanja operasional tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja modal produktif.
Banggar juga mendorong penguatan regulasi berbasis data dan penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur. Dalam aspek pengawasan, Inspektorat diminta memperkuat fungsi preventif, konsultatif, dan penjaminan mutu sejak tahap perencanaan.
Pada sektor pertambangan, Banggar meminta pemerintah daerah memastikan kegiatan usaha menerapkan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan. Banggar juga menekankan pentingnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, serta program pemberdayaan yang terukur.
Rekomendasi lainnya adalah mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun, membuka peluang kerja baru melalui penguatan sektor perdagangan, UMKM, dan industri kecil, serta melakukan penataan kawasan perkotaan Sumbawa Besar.
“Atas nama Badan Anggaran, kami mengapresiasi kerja sama TAPD Kabupaten Sumbawa yang telah merampungkan tugas konstitusional ini,” kata Adizul sebelum menyatakan persetujuan Banggar terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa tentang persetujuan Peraturan Daerah kemudian dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, Rusmin Junaidi, S.Pt., M.Si.
Bupati Soroti Keterbatasan Fiskal
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Banggar, atas pembahasan perubahan APBD 2026.
Bupati mengakui kapasitas fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan.
“Keterbatasan dan kondisi anggaran sementara tuntutan belanja daerah semakin meningkat membawa konsekuensi pada banyaknya program yang harus kita alokasikan secara bertahap,” ujar Syarafuddin.
Menurut dia, kondisi tersebut terutama berpengaruh terhadap pembiayaan sejumlah infrastruktur dan layanan dasar, antara lain jalan, jembatan, irigasi pertanian, kesehatan, peternakan, dan pendidikan.
Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD disebut terus mengupayakan sumber pembiayaan dan program dari pemerintah pusat untuk melengkapi keterbatasan kemampuan APBD.
Pemkab Kawal Sejumlah Agenda Strategis
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan sejumlah agenda yang tengah dikawal pemerintah daerah. Di antaranya pengembangan Industri Garam Nasional, pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Samota, serta revitalisasi dan restorasi ekosistem tambak dan kawasan pesisir.
Pemerintah daerah juga menyebut tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan Markas Marinir di kawasan Samota serta mengawal persiapan penetapan lokasi Komando Resort Militer (Korem).
Di sektor konektivitas udara dan pariwisata, Pemkab Sumbawa mengungkapkan adanya upaya untuk mengaktifkan kembali penerbangan maskapai komersial di Bandara Sumbawa. Bupati menyebut panjang landasan pacu bandara tersebut mencapai 1.480 meter.
Menurut Syarafuddin, sejumlah agenda tersebut diharapkan dapat mendorong investasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi daerah.
“Langkah-langkah strategis ini akan menjadi trigger (pemicu) pertumbuhan ekonomi cepat di Kabupaten Sumbawa,” katanya. 
Raperda Masih Menunggu Evaluasi Pemerintah Provinsi
Meski telah memperoleh persetujuan DPRD dan pemerintah daerah, Raperda Perubahan APBD 2026 belum langsung berlaku sebagai Perda.
Sesuai tahapan peraturan perundang-undangan, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menjalani proses evaluasi sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Perda.
Bupati menyebut proses pembahasan perubahan APBD telah berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.
“Alhamdulillah, progres penetapan Perubahan APBD Sumbawa berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan,” ujar Syarafuddin.
Penetapan persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa dan Bupati Sumbawa. Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan untuk diproses melalui tahapan evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi NTB.
Pemerintah daerah menyatakan masukan dan rekomendasi Banggar serta fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan dalam pelaksanaan program pembangunan pada sisa tahun anggaran 2026.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
