Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 21 November 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Jumat (21/11).
Kegiatan yang berlangsung di Sumbawa ini menjadi tahap akhir dari rangkaian pemeriksaan atas tata kelola pendapatan daerah yang dilakukan BPK RI. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Kepala Inspektorat, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dalam sambutannya, Wabup Ansori menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pendampingan yang diberikan BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menyebut pemeriksaan ini bukan hanya sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga sebagai momentum pembelajaran dalam memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah.
“Pemeriksaan kepatuhan bukan sekadar penilaian, tetapi sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” tegasnya.
Wabup juga menekankan pentingnya tertib administrasi, perbaikan sistem, serta sinergi antar-OPD untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, penguatan tata kelola menjadi kunci dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Sementara itu, perwakilan BPK RI dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemungutan, pengelolaan, hingga pengawasan pajak dan retribusi daerah berjalan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap, melalui kegiatan ini, tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Reporter: (Saka-1)
Editor: (Redaksi SakaNTB.com)
