Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 27 Juni 2026-– Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat kapasitas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem InformasiPemerintahan Daerah (SIPD). Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bimtek dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, di Gedung Pertemuan Hotel La Grande Sumbawa Besar, Jumat (26/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), serta dihadiri Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, perwakilan Lembaga Sinergi Lentera Indonesia, para narasumber, pengguna anggaran, dan kuasa pengguna anggaran.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan SIPD merupakan sistem terintegrasi yang menjadi tulang punggung pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Karena itu, seluruh bendahara dituntut memahami mekanisme penganggaran berbasis sistem secara menyeluruh.
“Hari ini kita mengumpulkan seluruh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD sebagai sistem yang terintegrasi. Kita ingin memastikan seluruh bendahara, baik di perangkat daerah maupun kecamatan, memahami pola penganggaran dengan menggunakan sistem,” ujar Budi Prasetiyo.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Untuk memastikan materi dan regulasi dipahami secara utuh, Pemkab Sumbawa menghadirkan narasumber langsung dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
“Ini akan memudahkan kerja bendahara mulai dari proses perencanaan sampai pelaporan. Kami juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri agar seluruh informasi, materi, dan regulasi dapat dipahami dengan baik oleh para bendahara,” katanya.
Sekda juga menekankan pentingnya sinergi antara pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan bendahara dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, kompetensi bendahara menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan opini WTP yang telah diraih Kabupaten Sumbawa.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev, mengatakan penguatan kompetensi bendahara menjadi target utama pelaksanaan bimtek.
“Output kegiatan ini adalah memperkuat kompetensi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Ada sejumlah aspek teknis dalam SIPD yang harus benar-benar dipahami. Jika tidak, kualitas pelayanan pengelolaan keuangan tentu akan terdampak,” ujarnya.
Selain materi mengenai SIPD, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait pelaporan SPT Masa perpajakan yang ditargetkan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Materi tersebut dipandu langsung oleh narasumber dari KPP Pratama Sumbawa.
Tak hanya itu, bimtek juga membahas implementasi berbagai regulasi terbaru, termasuk penerapan kartu kredit pemerintah daerah sebagai bagian dari modernisasi sistem pengelolaan keuangan.
Kaharuddin berharap seluruh materi yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas bendahara sehingga berdampak langsung terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Harapan kami, setelah mengikuti bimtek ini kompetensi bendahara semakin meningkat sehingga kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten Sumbawa menjadi semakin baik,” tutupnya.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
