Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 11 November 2025— Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bersama FPRB Provinsi NTB melakukan kajian ketangguhan di Pulau Moyo dan Pulau Medang. Kegiatan yang berlangsung pada 11–13 November ini merupakan lanjutan dari asesmen ketangguhan Pulau Bungin yang telah dilakukan September lalu.
Tim gabungan dari kedua FPRB diterjunkan ke seluruh desa di dua pulau tersebut untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan dan mengukur ketangguhan pulau kecil terhadap berbagai ancaman, baik bencana alam maupun tekanan antropogenik.
Wakil Ketua FPRB Sumbawa, Dr. Rusdianto, mengatakan kajian ini diharapkan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas pulau-pulau kecil dalam menghadapi risiko bencana. “Dari hasil kajian ini kita harapkan memberikan gambaran tentang ketangguhan pulau kecil, bukan hanya di Sumbawa tapi juga di NTB,” ujarnya.
Mengukur Kerentanan dan Merumuskan Strategi
Dalam pelaksanaan kajian, tim memetakan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, serta infrastruktur di masing-masing pulau. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan ketangguhan, termasuk adaptasi perubahan iklim, mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Kajian ini juga bertujuan menyediakan data akurat yang selama ini minim terkait karakteristik dan risiko di pulau-pulau kecil.
“Selama ini data-data terkait pulau kecil masih kurang. Kita harapkan ketersediaan data ini bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan,” kata Rusdianto yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang KL BPBD Sumbawa.
Belajar dari Pengalaman Pulau Bungin
Saat melakukan kajian di Pulau Bungin, tim menemukan catatan penting terkait sejarah kebakaran besar yang pernah menghanguskan puluhan rumah. Ketika itu belum tersedia sistem tanggap darurat, termasuk peralatan pemadaman dan jalur evakuasi.
“Belajar dari pengalaman itu, Bungin mulai membangun sistem penanganan kebakaran dengan menata peralatan, jalur, hingga tim respons. Hal serupa juga perlu untuk ancaman gempa dan banjir rob,” jelas Rusdianto.
Menurutnya, kemandirian pulau-pulau kecil sangat penting mengingat waktu tempuh bantuan dari daratan utama. Selain sistem respons, penyediaan informasi kebencanaan dan edukasi publik dinilai krusial. Temuan di Bungin menunjukkan bahwa materi edukasi, papan informasi, dan kegiatan sosialisasi masih perlu diperkuat.
Menuju Kebijakan Ketangguhan Pulau Kecil
Sebelumnya FPRB NTB telah melakukan kajian serupa di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara. Hasil kajian dari Lombok Utara dan Sumbawa nantinya akan didiseminasikan dan dirumuskan sebagai rekomendasi kebijakan, bahkan berpotensi menjadi model nasional untuk penguatan pulau-pulau kecil.
Wakil Ketua FPRB NTB, Sulistiyono, menegaskan bahwa setiap pulau memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. “Permasalahan pulau-pulau kecil sangat kompleks. Melalui kajian ini kita mendapatkan gambaran utuh tentang ketangguhan pulau kecil,” katanya.
Ia menjelaskan, Gili Trawangan memiliki karakter sebagai destinasi wisata kelas dunia, sementara Gili Meno dan Gili Air memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang berbeda. Adapun Pulau Moyo memiliki status konservasi di bawah Taman Nasional Moyo Satonda, sedangkan Pulau Medang didominasi komunitas nelayan. Pulau Bungin memiliki karakter unik sebagai permukiman padat yang memiliki akses lebih dekat ke daratan Sumbawa.
“Masing-masing pulau ini mewakili ciri khasnya sendiri. Perbedaan ini yang memperkaya kajian dan memperkuat rekomendasi ke depan,” ujarnya.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
