SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 23 September 2026— Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti sejumlah aspek dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sorotan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Ke-II DPRD Sumbawa dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (23/9/2026).
Salah satu perhatian Fraksi Gerindra adalah struktur pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026. Fraksi tersebut mencatat pendapatan daerah mengalami kenaikan 2,42 persen atau sekitar Rp45,83 miliar, sehingga menjadi Rp1,94 triliun.
Namun, menurut Fraksi Gerindra, peningkatan tersebut masih banyak ditopang pendapatan transfer dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi daerah, dinilai masih memerlukan perhatian.
Melalui juru bicaranya, Muhammad Tahir, S.H., Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut, termasuk langkah yang akan dilakukan untuk memperkuat PAD.
Dorong Prioritas 12 Program Unggulan
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga menyoroti pelaksanaan 12 program unggulan pemerintahan Jarot–Ansori.
Fraksi tersebut meminta agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja. Menurut Gerindra, alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung penyelesaian program-program unggulan tersebut hingga akhir masa jabatan.
Fraksi Gerindra juga meminta kejelasan pemerintah daerah terkait keberlanjutan pembangunan RSUD Sumbawa di wilayah Sering.
Gerindra mendorong dilakukannya kajian secara mendalam terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut, mengingat progres pembangunan yang menurut fraksi tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Minta Pemda Percepat Koordinasi Program Nasional
Selain isu APBD, Fraksi Gerindra turut menyoroti sejumlah program pemerintah pusat yang disebut sebagai Program Strategis Nasional (PSN), antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hilirisasi unggas, dan hilirisasi garam.
“Khususnya MBG, kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendorong serta segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), terkait hak-hak konstitusional penerima manfaat yang sejauh ini belum dapat terlayani secara menyeluruh,” ujar Tahir dalam penyampaian pemandangan umum fraksi.
Gerindra meminta pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sumbawa dapat segera diperluas.
Fraksi tersebut juga menyoroti potensi keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut siap beroperasi di Sumbawa.
Minta Informasi Pertambangan Lebih Terbuka
Pada sektor pertambangan, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan operasional PT Amman Mineral (AMNT) dan PT Sumbawa Juta Raya (SJR).
Menurut fraksi tersebut, penyampaian informasi yang lebih terbuka diperlukan agar masyarakat lokal dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan peluang tenaga kerja yang muncul seiring perkembangan aktivitas perusahaan.
Sidang Paripurna Ke-II tersebut dipimpin Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbawa Zulfikar Demitri, S.H., M.H.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, pimpinan SKPD, serta tamu undangan lainnya.
Fraksi Gerindra berharap berbagai catatan dan masukan yang disampaikan dalam pemandangan umum tersebut menjadi bahan pembahasan bersama dalam proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam memperkuat tata kelola keuangan dan mendukung prioritas pembangunan daerah
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
