Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 28 Juli 2026-– Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan tim dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I dalam rangka verifikasi lapangan program penataan kawasan permukiman, Selasa (28/7/2026).
Rangkaian kegiatan diawali dengan rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa. Pertemuan itu turut dihadiri Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah pusat yang dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa.
Ia menjelaskan bahwa sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, Sumbawa masih menghadapi tantangan di sektor perumahan. Menurutnya, masih terdapat warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, rumah semi permanen, maupun menempati lahan yang bukan miliknya.
“Kalau kawasan-kawasan itu tidak kita bantu, kondisinya tidak akan berubah,” kata Ansori.
Wakil Bupati mencontohkan penataan kawasan Pulau Bungin yang dinilainya menunjukkan dampak positif setelah mendapat intervensi program pemerintah di bidang perumahan. Ia berharap verifikasi lapangan tidak hanya difokuskan pada kawasan yang telah masuk dalam basis data pemerintah, tetapi juga menjangkau wilayah lain yang dinilai memiliki kondisi serupa.
Menurutnya, penataan kawasan permukiman tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.
Sementara itu, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Fadjar Dwi Wisnuwardhani, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi monitoring terhadap program prioritas pemerintah yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya pembangunan yang berorientasi dari desa.
“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana implementasi program tersebut di daerah. Tugas KSP adalah memastikan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan dengan baik agar program pemerintah dapat terlaksana secara efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, verifikasi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi kawasan permukiman yang membutuhkan penataan sehingga program revitalisasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Fadjar mengajak Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan di lapangan.
Usai rapat koordinasi, tim gabungan melanjutkan kegiatan dengan melakukan verifikasi lapangan ke sejumlah kawasan permukiman di Kabupaten Sumbawa. Hasil verifikasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyusunan langkah-langkah penanganan kawasan permukiman yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
