SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 9 September 2026— Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat integrasi dan validasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
(Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., mengatakan perbedaan data antar-OPD masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diselesaikan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh indikator, metode pengumpulan, hingga perubahan kondisi di lapangan.
Menurut Dedy, kebijakan Satu Data Indonesia menjadi salah satu instrumen penting untuk menyatukan data sektoral dan spasial sehingga dapat digunakan sebagai rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Data sektoral maupun spasial kita integrasikan ke dalam Satu Data Indonesia agar menjadi rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan,” kata Dedy saat ditemui di Sumbawa Besar, Selasa (9/9).
Ia mengakui proses integrasi dan penyelarasan data tidak selalu berjalan mudah. Pergantian petugas pengelola data, keterbatasan anggaran, serta berbagai peristiwa eksternal dapat memengaruhi proses pengumpulan dan kualitas data.
“Data ini dinamis. Tahun ini bagus, tahun depan bisa berubah karena faktor-faktor itu. Karena itu verifikasi dan validasi harus terus dilakukan,” ujarnya.
Kemiskinan dan Stunting Jadi Perhatian
Dedy mengatakan data kemiskinan menjadi salah satu fokus dalam proses penguatan data pemerintah daerah. Data yang telah terintegrasi dengan sistem nasional digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, serta bantuan bagi kelompok lanjut usia.
Namun, menurut Dedy, proses integrasi masih menghadapi persoalan perbedaan parameter dan metode penghitungan pada masing-masing sumber data. Kondisi tersebut membuat proses verifikasi dan validasi menjadi bagian penting sebelum data digunakan sebagai dasar kebijakan.
“Ketika diintegrasikan ternyata berbeda. Ini yang terus kita proses lewat verifikasi dan validasi,” katanya.
Selain kemiskinan, persoalan stunting juga menjadi perhatian dalam penguatan basis data pembangunan. Akurasi data diperlukan agar intervensi pemerintah dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat pun dilakukan secara berkala. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat memengaruhi klasifikasi maupun desil kesejahteraan masyarakat.
Dengan penguatan integrasi, verifikasi, dan validasi data, Pemkab Sumbawa berupaya membangun basis informasi yang lebih konsisten untuk mendukung perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan agar semakin terukur dan tepat sasaran.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
