Sumbawa, SakaNTB. 16 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar pertemuan penting bersama para agen dan pangkalan LPG 3 kg, yang juga dihadiri oleh Kepala Pertamina secara daring. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, sebagai upaya menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan ketidaktepatan distribusi LPG subsidi di sejumlah wilayah.
Dalam arahannya, Wabup menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat serius menangani persoalan LPG 3 kg karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat kecil. Ia menyoroti lemahnya komitmen sebagian agen dalam menyalurkan gas ke pangkalan resmi serta masih ditemukannya harga jual di lapangan yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Kami tidak ingin ada permainan dalam distribusi barang subsidi. Ini amanah rakyat. Kalau ada agen yang tidak menyalurkan sesuai ketentuan, akan kita evaluasi bahkan bisa didiskualifikasi,” tegas Wabup.
Masalah utama yang disoroti antara lain:
– Tidak adanya pengiriman LPG ke pangkalan selama dua minggu berturut-turut.
– Harga jual di masyarakat mencapai Rp35.000 hingga Rp50.000 per tabung.
– Tidak adanya komitmen tertulis antara agen dan pangkalan dalam hal distribusi.
– Komitmen Pertamina
Menanggapi hal tersebut, Kepala Pertamina Wilayah Nusa Tenggara, Adityawarman, SP, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penataan ulang sistem distribusi dan pengalihan kuota LPG ke agen-agen yang ditunjuk, termasuk PT Bahanan Migas Bersaudara.
“Dalam waktu tiga hari, kami akan merampungkan data dan membuat surat resmi terkait pendistribusian kuota ke pangkalan yang berada di bawah PT terkait. Kami juga akan minta komitmen tertulis dari agen dan pangkalan,” ujar Adityawarman.
Ia menambahkan, sistem distribusi saat ini berbasis online, dan evaluasi bulanan terus dilakukan bersama pihak terkait untuk memastikan akurasi data dan mencegah manipulasi.
Suara dari Pangkalan dan Agen
Dalam sesi dialog, beberapa perwakilan pangkalan menyampaikan keluh kesah terkait keterlambatan distribusi dan tidak meratanya penyaluran LPG. Mereka juga meminta agar tidak ada lagi praktik ‘titip kuota’ yang tidak transparan, serta berharap pendistribusian bisa dilakukan lebih cepat dan merata.
Seorang perwakilan pangkalan menyatakan, “Kami hanya ingin bisa menyalurkan dengan benar ke masyarakat. Harga harus sesuai HET. Kalau ada permainan, itu menyulitkan kami yang berada langsung di lapangan.”
Langkah Konkret Pemkab Sumbawa
Sebagai tindak lanjut, Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas Pengawasan Distribusi LPG yang dikomandoi langsung oleh Sekda dan melibatkan unsur TNI, Polri, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan instansi lainnya.
“Seluruh agen dan pangkalan yang hadir hari ini wajib menandatangani komitmen tertulis untuk menjual sesuai HET dan menyalurkan ke wilayah sasaran. Jika melanggar, kita akan ambil tindakan tegas,” pungkas Wabup.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 kg agar benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan secara adil, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Saka-1 | SakaNTB.com
