Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 26 September 2025 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohammad Ansori, menyampaikan jawaban resmi Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Sidang Paripurna III DPRD yang digelar Jumat (26/9). Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, H. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov didampingi Wakil Ketua III, Zulfikar Demitry, SH., MH., serta dihadiri Sekda, Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Dalam pidatonya, Wabup menegaskan bahwa jawaban tersebut merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah atas masukan DPRD, sekaligus komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik.
Skala Prioritas Anggaran dan Digitalisasi PAD
Menanggapi sorotan sejumlah fraksi mengenai pentingnya skala prioritas penggunaan anggaran, Wabup menegaskan bahwa pemerintah tetap berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal.
“Pemerintah juga tengah merancang digitalisasi pendapatan serta optimalisasi pendataan objek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Komitmen Pembangunan RSUD dan Masjid Raya Samota
Menjawab aspirasi percepatan pembangunan RSUD Sumbawa, Wabup memastikan penyelesaiannya dilakukan bertahap sesuai kondisi keuangan daerah. Sedangkan terkait rencana pembangunan masjid berskala besar di kawasan wisata Samota, pemerintah akan melakukan kajian komprehensif dari aspek lahan, perencanaan, hingga pembiayaan.
Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis
Terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menegaskan pengawasan dilakukan berlapis, mulai dari pembentukan Tim Keamanan Pangan, pelatihan Hygiene Sanitation Practices (HSP), inspeksi sanitasi, hingga pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di tingkat puskesmas. “Kami juga mewajibkan standar jasa boga dan sertifikasi layak hygiene,” tegas Wabup.
Prioritas Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Meski pendapatan transfer mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi nasional, pemerintah memastikan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Belanja operasional diarahkan pada program strategis seperti pembentukan Koperasi Merah Putih, penanganan narkoba, dan pembayaran utang operasional RSUD.
Hilirisasi Pertanian dan Pembangunan Pabrik Pakan
Dalam sektor pertanian, pemerintah menekankan pentingnya hilirisasi jagung. “Pembangunan pabrik pakan akan menggunakan skema kemitraan 4P (People-Private-Public Partnership) yang diiringi pengembangan IKM berbasis jagung dan pola pertanian terintegrasi,” ungkapnya.
Penertiban LPG 3 Kg dan Pengamanan Hutan
Menjawab perhatian Fraksi Gerindra, Wabup melaporkan kinerja Satgas Penertiban LPG 3 Kg yang telah menindak sejumlah pangkalan nakal. Selain itu, Satgas Pengamanan Hutan juga terus bergerak di lapangan, bahkan akan diperkuat hingga ke tingkat desa.
Dukungan Pembangunan SPPG dan RTH
Enam dari sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diusulkan telah disetujui dan dijadwalkan mulai dibangun Oktober 2025. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk Detail Engineering Design (DED) penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Infrastruktur Wilayah dan Evaluasi Beasiswa
Pemerintah memastikan komitmen menyelesaikan ruas jalan strategis di wilayah Tepal, Batu Rotok, dan Orong Telu. Selain itu, usulan evaluasi Peraturan Bupati tentang Beasiswa juga akan segera ditindaklanjuti.
Apresiasi untuk DPRD
Mengakhiri penyampaiannya, Wabup Ansori memberikan apresiasi atas dukungan dan masukan seluruh fraksi DPRD.
“Sinergi pemerintah daerah bersama DPRD adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
