Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 16 Oktober 2025-– Harapan masyarakat Kecamatan Moyo Hilir untuk memiliki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) sendiri kian menguat. Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan pendirian SMA Negeri 1 Moyo Hilir, agar kesetaraan akses pendidikan menengah atas dapat dirasakan oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sumbawa, dengan agenda membahas tindak lanjut pendirian SMA Negeri 1 Moyo Hilir. Rapat dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Kepala BPKAD, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB (Bidang SMA), serta Komite dan Tim Pejuang SMA 1 Moyo Hilir bersama sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa kegiatan belajar mengajar sebenarnya telah berlangsung selama dua tahun terakhir dengan menempati eks Puskesmas Moyo Hilir yang dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Namun hingga kini sekolah tersebut belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) karena belum terpenuhinya salah satu syarat utama, yakni ketersediaan lahan bersertifikat sebagai dasar pengajuan Unit Sekolah Baru (USB).
Kepala Desa dan masyarakat setempat disebut telah menyiapkan lahan hasil musyawarah desa bersama BPD. Hanya saja, proses hibah aset desa terkendala regulasi. Akibat belum adanya NPSN, data sekolah dan siswa juga belum dapat diinput ke sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, menyampaikan apresiasi atas semangat dan kerja keras masyarakat serta komite sekolah yang selama ini berjuang mewujudkan keberadaan SMA di Moyo Hilir.
“Komisi IV DPRD memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat dan guru-guru yang telah berinisiatif mendirikan sekolah secara swadaya. Kami berkomitmen membantu percepatan penyelesaian administrasi lahan agar NPSN segera diterbitkan,” ujar Takdir.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi resmi DPRD sebagai bentuk dukungan kelembagaan untuk mempercepat proses administrasi pendirian sekolah tersebut.
“Kami siap memfasilitasi koordinasi lintas instansi, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi. Targetnya, seluruh dokumen pendukung sudah lengkap sehingga pembangunan fisik SMA Negeri 1 Moyo Hilir bisa diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2026,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB melalui Seksi SMA mengonfirmasi bahwa Direktorat SMA Kemendikbud telah memberikan sinyal positif. Usulan pembangunan sekolah dapat diakomodasi pada tahun anggaran 2026, asalkan seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi.
Komisi IV DPRD menegaskan akan terus mengawal hasil RDP ini hingga tuntas. DPRD juga meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan proses legalisasi lahan segera rampung.
“Kami berharap seluruh pihak menindaklanjuti hasil rapat ini secara cepat dan terukur, agar cita-cita masyarakat Moyo Hilir memiliki SMA negeri sendiri dapat terwujud,” pungkas Takdir.
Dengan terealisasinya pendirian SMA Negeri 1 Moyo Hilir, diharapkan seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa akhirnya memiliki akses setara terhadap pendidikan menengah atas, tanpa harus menempuh jarak jauh ke kecamatan lain.
Reporter: [Saka-1]
Editor: [Redaksi SakaNTB.com]
