Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 12 Mei 2026— Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Sosial (Disos) berencana menerapkan pemasangan stiker pada rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari upaya memperkuat validasi data dan memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian, mengatakan program tersebut akan mulai dilaksanakan tahun ini dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat kewilayahan.
“Pada tahun ini kami memiliki kegiatan pemasangan stiker kepada sasaran penerima bansos. Dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan kepala desa, BPD, Koramil, Kapolsek, hingga TKSK untuk melakukan verifikasi di lapangan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/5/2026), di Kantor Bupati Sumbawa.
Menurut Iwan, kebijakan tersebut juga merupakan aspirasi dari sejumlah kepala desa yang menginginkan percepatan pendataan dan penertiban penerima bantuan sosial. Pasalnya, di lapangan masih ditemukan warga yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan namun masih tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 5.
Ia menegaskan, pemasangan stiker bukan semata bentuk penandaan, melainkan instrumen pengawasan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Disos juga menyiapkan mekanisme bagi warga yang keberatan rumahnya dipasangi stiker. Mereka akan diminta memberikan alasan secara tertulis melalui berita acara. Jika penolakan disertai pernyataan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan, hal tersebut akan menjadi bagian dari proses evaluasi data penerima bansos.
“Kami berharap kebijakan ini dapat dipahami masyarakat sebagai bagian dari upaya penataan data penerima bantuan. Semua masukan dari masyarakat juga akan menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Selain pemasangan stiker, Disos Sumbawa memastikan pengawasan dan pemantauan akan dilakukan secara berkala guna mengantisipasi kekeliruan data maupun potensi penyalahgunaan bantuan sosial.
Program ini diharapkan mampu mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar semakin akurat dan presisi. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses pendataan tersebut demi terciptanya sistem bantuan sosial yang lebih adil dan transparan.
“Untuk mendapatkan data yang presisi tentu membutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak. Kami berharap masyarakat bersama pemerintah dapat mengawal proses ini menuju DTSEN yang lebih akurat,” pungkas Iwan.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
