Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 21 Mei 2026— Pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar, masyarakat kepulauan kini berada di garis depan risiko tanpa dukungan sistem perlindungan yang memadai.
Fakta tersebut terungkap dalam hasil kajian terbaru yang dipaparkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa bersama FPRB Provinsi NTB, didukung BPBD Sumbawa dan Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk manajemen risiko bencana.
Kajian dilakukan di tiga pulau kecil di kawasan strategis Saleh–Moyo–Tambora (SAMOTA), yakni Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Ketiganya dipilih karena mewakili karakteristik berbeda sekaligus memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi.
Pulau Bungin dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan akses darat yang relatif mudah. Sementara Pulau Medang menghadapi keterisolasian geografis dan keterbatasan sumber daya. Adapun Pulau Moyo memiliki tantangan tersendiri karena berada di kawasan taman nasional dengan aktivitas pertanian dan pariwisata yang terus berkembang.
Ketua FPRB Provinsi NTB, Rahmat Sabani, menilai pulau kecil memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim.
“Pulau kecil adalah garda terdepan. Namun tanpa penguatan ketangguhan yang serius, mereka juga menjadi wilayah yang paling terdampak saat bencana terjadi,” ujar Rahmat dalam diseminasi hasil kajian di Sumbawa, Kamis (21/5).
NTB sendiri memiliki lebih dari 281 pulau kecil, dengan 39 di antaranya berpenghuni. Sebagian besar masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga sistem peringatan dini bencana.
Kajian tersebut menemukan adanya kesenjangan antara kekuatan sosial masyarakat dengan dukungan sistem formal pemerintah. Tradisi gotong royong dan solidaritas warga dinilai masih kuat, namun belum ditopang regulasi, infrastruktur, maupun sistem penanggulangan bencana yang memadai.
“Kekuatan komunitas sudah ada, tetapi tanpa sistem yang kuat, ketangguhan itu akan rapuh ketika krisis datang,” katanya.
Wakil Ketua FPRB Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto AR, mengungkapkan kondisi di lapangan menunjukkan urgensi penanganan yang semakin mendesak. Di Pulau Medang, misalnya, kerusakan dermaga menyebabkan distribusi logistik dan akses kesehatan terganggu. Ketiadaan ambulans laut juga memperbesar risiko saat warga membutuhkan rujukan darurat ke daratan utama.
Selain itu, ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan tangkap membuat ekonomi warga sangat rentan. Saat cuaca ekstrem dan musim angin berkepanjangan, aktivitas melaut dapat terhenti hingga berbulan-bulan.
“Dampaknya tidak hanya pada pendapatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi ketahanan pangan hingga berisiko memicu persoalan gizi dan stunting,” jelas Rusdianto.
Ancaman lingkungan turut menjadi perhatian dalam kajian tersebut. Praktik pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan yang masih ditemukan di sejumlah lokasi dinilai dapat memperparah kerusakan pesisir dan meningkatkan risiko bencana jangka panjang.
Di sisi lain, tata kelola kebencanaan di tingkat desa juga dinilai masih lemah. Banyak desa belum memiliki Peraturan Desa (Perdes), dokumen kajian risiko, maupun rencana aksi kebencanaan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.
“Tanpa dasar hukum, desa sulit mengalokasikan anggaran dan memastikan program berjalan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai solusi, kajian merekomendasikan penguatan regulasi desa, pembentukan Tim Siaga Bencana, penyediaan ambulans laut dan akses air bersih, hingga pengembangan sistem peringatan dini. Diversifikasi mata pencaharian masyarakat juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan.
Kepala BPBD Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST menegaskan bahwa upaya membangun ketangguhan pulau kecil tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Ketangguhan pulau kecil tidak bisa dibangun sendiri. Ini harus menjadi kerja bersama,” tegasnya.
Hasil kajian tersebut menjadi pengingat bahwa kerentanan pulau-pulau kecil di NTB bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kondisi nyata yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Tanpa langkah cepat dan kolaboratif, risiko bencana dikhawatirkan akan berkembang menjadi krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih besar.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
