SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 30 Juli 2026 -– Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Menurutnya, persoalan stunting merupakan tantangan lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga keluarga.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Pertemuan Penguatan Jejaring Percepatan Penurunan Stunting di Aula Hotel La Grande, Kamis (30/7). Kegiatan itu dihadiri kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Direktur RSUD Sumbawa, Tim Pembina Posyandu Kabupaten, camat, lurah dan kepala desa, kepala puskesmas, dokter, serta tim gizi se-Kabupaten Sumbawa.
Usai membuka kegiatan, Wabup Ansori mengatakan gerakan percepatan penurunan stunting akan mulai diimplementasikan secara masif pada Agustus 2026.
“Hari ini kita memulai penguatan jejaring dengan tim yang sangat lengkap. Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.
Menurut Wabup, tim yang dibentuk melibatkan berbagai sektor, tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga perangkat daerah yang menangani aspek pendukung seperti rumah layak huni, sanitasi, penyediaan air bersih, hingga edukasi pola hidup sehat.
“Intervensi dilakukan melalui perbaikan asupan gizi, pengobatan, intervensi kesehatan, serta dukungan dari dinas teknis lainnya. Posyandu, puskesmas, pemerintah desa, dan kelurahan akan bergerak secara terpadu,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menjadi forum pemaparan hasil pemetaan lokasi-lokasi prioritas stunting di Kabupaten Sumbawa sebagai dasar pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari target pembangunan daerah sekaligus program prioritas pemerintah periode 2025–2030.
“Harapan kami angka stunting yang saat ini sekitar 29 persen dapat turun minimal 4 persen pada tahun ini, kemudian terus menurun hingga Sumbawa terbebas dari stunting,” tegasnya.
Angka Stunting Masih Menjadi Tantangan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat, SKM., MPH, mengatakan stunting masih menjadi persoalan utama yang harus segera ditangani.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa pada 2024 mencapai 29,7 persen, meningkat sekitar empat poin persentase dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 25 persen. Survei terbaru dijadwalkan kembali dilaksanakan pada Agustus 2026.
Data e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) juga mencatat hingga 2026 terdapat 3.256 balita berstatus stunting, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Malnutrisi masih menjadi permasalahan utama pada bayi dan anak di bawah lima tahun. Karena itu peningkatan derajat kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas pembangunan kesehatan,” ujarnya.
Intervensi Mulai Berjalan
Sarip menjelaskan, selama 2024 hingga 2025 belum tersedia intervensi langsung bagi balita stunting karena keterbatasan anggaran. Satu anak stunting membutuhkan biaya penanganan sedikitnya Rp4,4 juta, meliputi pemeriksaan laboratorium yang tidak ditanggung BPJS, pemberian makanan tambahan, serta pemeriksaan berkala oleh dokter spesialis anak.
Pada 2026, intervensi langsung mulai dilakukan melalui tiga skema pembiayaan.
Pertama, melalui inisiatif pemerintah desa. Desa Karang Dima mengalokasikan anggaran untuk menangani 10 anak stunting dan berhasil mengeluarkan tujuh anak dari kategori stunting.
Kedua, dukungan anggaran sebesar Rp100 juta yang diinisiasi Wakil Bupati Sumbawa untuk penanganan 37 anak stunting di wilayah kerja Puskesmas Moyo Utara dan sekitarnya.
Ketiga, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,5 miliar atas arahan Bupati Sumbawa untuk mendukung program penanganan dan pencegahan stunting.
Dengan dukungan tersebut, Dinas Kesehatan menargetkan prevalensi stunting dapat ditekan sebesar 4 hingga 5 persen sepanjang 2026.
Peran Keluarga Menjadi Faktor Penentu
Sarip menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan.
Menurutnya, intervensi spesifik seperti pemenuhan gizi dan pengobatan infeksi hanya berkontribusi sekitar 30 persen, sedangkan 70 persen sisanya ditentukan oleh intervensi sensitif, seperti sanitasi, akses air bersih, jaminan kesehatan, serta pola pengasuhan di lingkungan keluarga.
“Kalau tidak ada peran aktif keluarga, akan sulit menurunkan angka stunting. Karena itu diperlukan sinergi lintas sektor agar seluruh intervensi berjalan efektif,” katanya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan juga akan terus diperkuat dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, hingga balita sebagai kelompok prioritas.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan RSUD Sumbawa yang disaksikan Wakil Bupati Sumbawa. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga memberikan penghargaan kepada Kepala Desa Karang Dima atas keberhasilannya menurunkan angka stunting di wilayahnya melalui intervensi berbasis desa.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
