Sumbawa Besar, SakaNTB.com|26 Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan mendukung pemeriksaan kinerja pendahuluan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi proses evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pengelolaan sektor strategis daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB Moch. Mulyono beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Ansori meminta seluruh perangkat daerah yang menjadi bagian dari pemeriksaan untuk bersikap terbuka dan kooperatif. Menurutnya, penyampaian data, informasi, kebutuhan, hingga berbagai kendala dalam pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan agar proses pemeriksaan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ansori.
Ia menilai pemeriksaan kinerja BPK memiliki arti penting karena tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, hasil pemeriksaan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan kinerja perangkat daerah.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata. Ansori berharap pengelolaan sektor tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga perkembangan destinasi wisata di Sumbawa tidak berhenti pada peningkatan kunjungan, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini kita harapkan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan pariwisata yang lebih efektif, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan.
Mulyono menekankan bahwa dukungan perangkat daerah sangat diperlukan, terutama dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan. Kelengkapan dan keterbukaan informasi akan membantu pemeriksaan berjalan secara objektif dan sesuai tujuan.
Pemeriksaan kinerja tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar 40 hari. Ruang lingkupnya antara lain mencakup efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemkab Sumbawa memastikan perangkat daerah terkait akan memberikan dukungan selama proses pemeriksaan. Pemerintah daerah berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi pijakan untuk melakukan pembenahan secara terukur, memperkuat kinerja pemerintahan, dan memastikan pelayanan publik semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, pemeriksaan BPK diharapkan tidak dipandang semata sebagai proses pengawasan, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
