SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 1 September 2026— Pola penyaluran program dan anggaran pemerintah pusat ke daerah dinilai mengalami perubahan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jika sebelumnya banyak program disalurkan melalui perangkat daerah, kini sebagian program strategis lebih banyak dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat.
Perubahan pola tersebut dinilai bukan sebagai bentuk pengurangan perhatian pusat terhadap daerah, melainkan bagian dari upaya pemerintah untuk membuat penggunaan anggaran lebih selektif, terarah, dan memiliki dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni, SE, MM, yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa, saat menyoroti strategi pemerintah daerah dalam mengawal program-program pusat agar dapat masuk ke Sumbawa.
Menurut Andis sapaan akrabnya, perubahan mekanisme tersebut membuat kepala daerah tidak bisa lagi hanya menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Daerah harus aktif mengidentifikasi kebutuhan, menyusun usulan, memenuhi persyaratan, dan memperjuangkannya secara langsung.
“Sekarang setiap kepala daerah dituntut lebih agresif, lebih fokus dan lebih getol memperjuangkan alokasi anggaran dari pusat, atau dalam istilah daerah dikenal disebut Bagerik, ” kata Andis.
Ia menggambarkan persaingan antardaerah dalam mendapatkan dukungan program pusat semakin kompetitif. Daerah yang dinilai mampu menyampaikan kebutuhan secara tepat dan memenuhi persyaratan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan anggaran.
“Polanya sekarang seperti adu cepat. Siapa yang betul-betul bekerja dan serius memperjuangkan kebutuhan daerah, dia akan mendapatkan alokasi yang cukup besar,” ujarnya.
Rp380 Miliar untuk Infrastruktur Batulanteh
Andis kemudian mencontohkan sektor infrastruktur di Kabupaten Sumbawa. Ia menyebut pemerintah daerah berhasil memperjuangkan dukungan anggaran sekitar Rp380 miliar untuk penanganan tiga ruas jalan di wilayah Batulanteh.
Menurutnya, alokasi tersebut merupakan hasil dari proses pengusulan dan perjuangan pemerintah daerah, bukan semata-mata alokasi rutin.
“Di awal masa jabatan beliau, alokasi di PU itu nol. Tetapi kemudian diperjuangkan dan mendapatkan sekitar Rp380 miliar untuk tiga ruas jalan yang ada di Batulanteh,” ungkapnya.
Ia menyebut salah satu pekerjaan yang saat ini berjalan adalah ruas Batu Dulang–Tepal dengan nilai sekitar Rp80 miliar. Setelah itu, pembangunan diharapkan berlanjut pada ruas Tepal–Batu Rotok.
Dengan dukungan tersebut, Andis berharap konektivitas wilayah Batulanteh dapat semakin baik dan pekerjaan infrastruktur di kawasan tersebut dapat dituntaskan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
“Jadi ini bukan hadiah dari pemerintah pusat. Ini datang karena diperjuangkan. Angkanya juga tidak tanggung-tanggung, sekitar Rp380 miliar,” katanya.
Namun demikian, Andis menegaskan bahwa besarnya dukungan pusat tetap membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah.
“Anggarannya memang dari pusat, tetapi harus match dengan pemerintah daerah. Artinya, usaha dari daerah juga harus ada,” jelasnya.
Sekolah Rakyat, Bukti Program Pusat Menyentuh Sumbawa
Selain infrastruktur, Andis menilai program Sekolah Rakyat menjadi contoh lain bagaimana perjuangan pemerintah daerah dapat membuka akses terhadap program strategis pemerintah pusat.
Ia mengatakan Sumbawa akhirnya memperoleh program tersebut setelah sebelumnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, alokasi awal di Nusa Tenggara Barat lebih banyak diarahkan ke Lombok Timur dan Lombok Barat.
“Kenapa kemudian muncul Sumbawa? Lagi-lagi saya katakan, ini adalah ikhtiar dan kerja keras dari pimpinan daerah dalam hal ini Jarot- Ansori, untuk memperjuangkan program tersebut,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat tersebut, lanjut Andis, dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang berada di Sumbawa.
Ia menilai program tersebut penting karena menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan dan dukungan lebih besar dari negara.
Menurutnya, persoalan anak-anak rentan di daerah tidak selalu terlihat secara kasatmata seperti di kota-kota besar.
“Kalau di kota-kota besar, anak-anak jalanan itu terlihat. Di Sumbawa mungkin tidak terlalu nampak. Tetapi bukan berarti persoalan sosial dan kebutuhan terhadap pendidikan bagi kelompok kurang mampu tidak ada,” katanya.
Bukan Sekadar Mengejar Anggaran
Andis menekankan, keberhasilan pemerintah daerah dalam mendapatkan program pusat tidak semata-mata diukur dari besarnya nominal anggaran yang diperoleh.
Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah memastikan program tersebut tepat sasaran, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, berbagai program pusat yang masuk ke Sumbawa menurutnya perlu dikawal bersama, baik oleh pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat.
“Program-program pemerintah pusat yang masuk ke daerah harus kita kawal dan kita apresiasi. Tetapi yang paling penting, implementasinya harus tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
