Wabup Sumbawa: Wartawan Berperan Strategis Mengawal Pembangunan dan Menjaga NKRI

SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 25 Oktober 2026— Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya peran wartawan dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus mengawal pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Pulau Sumbawa, 24–25 Oktober 2026.

Kegiatan yang diikuti 51 peserta dari lima kabupaten di Pulau Sumbawa tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan integritas wartawan di tengah perkembangan media digital dan tantangan penyebaran informasi.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Ansori menyampaikan apresiasi kepada PWI Pusat, PWI Nusa Tenggara Barat (NTB), serta pengurus PWI se-Pulau Sumbawa yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap materi yang diperoleh peserta dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.

“Tugas wartawan tidak hanya meliput, tetapi juga menjaga NKRI. Semoga hasil kegiatan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Ansori.

Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menjembatani pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, serta perkembangan pembangunan daerah.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya membangun sinergi dengan insan pers agar informasi mengenai program pemerintah dapat diketahui masyarakat secara luas. Namun, penyampaian informasi tersebut tetap membutuhkan ketepatan dan kesesuaian dengan kondisi di lapangan.

“Kami pemerintah mengabdikan diri kepada rakyat. Pemerintah dan wartawan perlu bersinergi, karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat,” katanya.

Ansori juga mengakui profesi wartawan memiliki tantangan tersendiri, terutama di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan media siber. Menurutnya, wartawan perlu memiliki wawasan luas, integritas, dan kemampuan menyajikan berita secara bertanggung jawab.

Ia berharap hubungan antara pemerintah daerah dan pers terus terjalin melalui komunikasi yang terbuka dan sehat. Kritik serta pemberitaan media, menurutnya, menjadi bagian dari dinamika pembangunan yang perlu disikapi secara konstruktif.

“Kalau tidak ada wartawan, program pemerintah bisa saja tidak diketahui masyarakat. Karena itu sinergi antara OPD dan pers sangat penting,” ujarnya.

PWI tekankan kompetensi dan kode etik

Mewakili PWI Pusat, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, H. Joko Tetuko, menjelaskan bahwa OKK merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi PWI sekaligus peningkatan pemahaman wartawan terhadap profesi dan tanggung jawab jurnalistik.

Ia menyinggung perkembangan pers setelah reformasi, termasuk pertumbuhan media siber yang memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi serta pemahaman terhadap aturan dan etika jurnalistik.

Dalam OKK kali ini, peserta mendapatkan 13 materi yang mencakup standar kompetensi wartawan tingkat muda, madya, dan utama; Kode Etik Jurnalistik; sejarah PWI; Pedoman Pemberitaan Ramah Anak; serta Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Joko juga mengingatkan bahwa PWI berdiri pada 9 Februari 1946 dan memiliki perjalanan panjang dalam sejarah pers nasional. Ia menekankan pentingnya bagi wartawan untuk memahami nilai-nilai organisasi, menjaga persatuan, serta menyampaikan fakta secara bertanggung jawab.

Penguatan kompetensi tersebut menjadi penting agar wartawan tidak hanya mampu menghasilkan berita, tetapi juga memahami batas-batas etis dalam mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik.

Diikuti 51 peserta dari lima kabupaten

Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin Jen, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, PWI Pusat, PWI NTB, serta pihak-pihak yang mendukung penyelenggaraan OKK. Dukungan tersebut antara lain datang dari PT Amman dan Yellow Villa.

Sejumlah pengurus PWI turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat H. Joko Tetuko, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin bersama Sekretaris Fahrul Mustofa, Ketua Dewan Kehormatan PWI H. Abdul Syukur, serta Kepala Sekretariat PWI NTB Arief Rachman.

Hadir pula perwakilan PWI Kabupaten Bima, PWI Kota Bima, dan PWI Kabupaten Dompu beserta jajaran pengurus. Ketua PWI Kota Bima Faharuddin juga hadir bersama anggota.

Selain unsur organisasi pers, kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Saipul Arif serta perwakilan PT Amman.

Melalui pelaksanaan OKK ini, peningkatan kapasitas wartawan diharapkan berjalan seiring dengan penguatan independensi, integritas, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Sinergi antara pemerintah dan pers diharapkan tetap berlandaskan kepentingan publik, dengan ruang yang memadai bagi kritik, verifikasi fakta, serta pemberitaan yang berimbang.

Ansori berharap seluruh peserta dapat membawa pulang pengetahuan dan semangat baru dari kegiatan tersebut untuk diterapkan dalam pekerjaan jurnalistik sehari-hari, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan pers nasional dan pembangunan daerah.

Reporter: Saka-1

Editor: Redaksi SakaNTB.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *