SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 30 Juli 2026-– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Forum yang berlangsung di Aula Kantor KPU Sumbawa, Rabu (29/7/2026), menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dengan para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan dan rekomendasi bagi penyempurnaan pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat, S.IP., bersama anggota KPU Muhammad Ali, Heri Kurniawansyah, Ardani Hatta, dan Handono. Hadir pula Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami, Sekretaris Badan Kesbangpol Zainal Arifin, Kepala KCD Dikpora Wilayah IV Sumbawa Junaidi, perwakilan Kantor Kementerian Agama, Wakil Rektor III Universitas Samawa (UNSA), akademisi, kepala SMA/sederajat, pengurus OSIS, serta perwakilan organisasi wartawan dan media.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat menegaskan bahwa evaluasi pelayanan publik tidak cukup dilakukan secara internal, melainkan harus melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kami merasa telah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi belum tentu masyarakat memiliki penilaian yang sama. Karena itu, kami membutuhkan kritik, saran, dan masukan agar dapat mengetahui apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain mengevaluasi standar pelayanan, forum juga membahas strategi meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilihan kepala daerah. Syamsi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi tingkat kehadiran pemilih, terutama pada Pilkada, di antaranya faktor ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.
Menurutnya, sebagian masyarakat di wilayah pesisir tetap melaut pada hari pemungutan suara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara di kawasan pertanian, aktivitas musim tanam maupun panen juga kerap bertepatan dengan jadwal pemungutan suara sehingga memengaruhi tingkat partisipasi.
“Kondisi ini perlu kita pikirkan bersama. Kami ingin mendapatkan masukan tentang strategi apa yang harus dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat dan tetap berada di atas rata-rata,” katanya.
Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Heri Kurniawansyah menjelaskan bahwa pendidikan pemilih masih difokuskan kepada kalangan pemilih pemula melalui sosialisasi di SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi.
Ia menyebutkan, hingga saat ini KPU telah menjangkau hampir 90 persen sekolah di Kabupaten Sumbawa. Meski demikian, sejumlah wilayah terpencil seperti Batulanteh dan Orong Telu masih menjadi tantangan karena keterbatasan akses dan anggaran operasional.
“Kami berharap pendidikan pemilih ke depan semakin partisipatif, inovatif, dan dinamis melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Heri.
Menurutnya, partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden selama ini cenderung lebih tinggi dibandingkan pemilihan kepala daerah. Karena itu, diperlukan inovasi dalam metode sosialisasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih.
Ia juga menilai masih adanya penduduk pendatang yang belum mengurus administrasi pindah memilih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sumbawa.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPU Kabupaten Sumbawa berharap memperoleh berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan standar pelayanan. Hasil forum tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin profesional, transparan, inklusif, serta mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
