SUMBAWA BESAR, SakaNTB.com| 1 September 2026— Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni, SE., MM., atau akrab disapa Andis, meminta pemerintah tidak menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Andis menilai kritik terhadap MBG merupakan hal yang wajar. Namun, menurutnya, solusi terhadap persoalan program tersebut seharusnya dilakukan melalui evaluasi dan perbaikan tata kelola, bukan dengan membubarkannya.
“Kalau saya lebih sepakat dievaluasi. Ada yang menuntut MBG dibubarkan, ada yang menuntut dievaluasi. Kalau saya, lebih sepakat dievaluasi,” kata Andis saat ditemui di ruang Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa, Selasa (1/9/2026).
Pelaksanaan MBG di Sumbawa Dinilai Masih Lamban
Andis mengakui pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah, khususnya daerah yang masuk kategori 3T, masih tertinggal dibandingkan wilayah lain.
Ia menyebut masih banyak daerah yang belum menjalankan program tersebut. Sementara dapur MBG yang dibangun secara mandiri oleh mitra juga dinilai belum mencukupi.
“Kalau kita di daerah 3T, banyak yang belum jalan, bahkan hampir tidak ada yang jalan. Yang mandiri juga masih kurang,” ujarnya.
Menurut Andis, pembangunan dapur MBG mandiri bukan merupakan pekerjaan langsung pemerintah daerah, melainkan usaha yang dilakukan para mitra. Meski demikian, ia memastikan Fraksi Gerindra akan terus mendorong agar program tersebut dapat segera berjalan secara merata.
Sebagai kader Gerindra sekaligus anggota DPRD, ia mengatakan pengawalan terhadap program pemerintah pusat menjadi bagian dari tanggung jawab politiknya di daerah.
“Kalaupun masih banyak yang belum terbangun, kita dorong untuk segera dibangun. Mudah-mudahan di pusat juga segera membuka pintu evaluasi,” katanya.
Jangan Hanya Lihat Anggaran Rp335 Triliun
Andis meminta publik tidak hanya melihat MBG dari sisi besarnya anggaran yang dialokasikan dalam APBN.
Ia menyebut angka sekitar Rp335 triliun yang dikaitkan dengan program tersebut memang besar. Namun, menurutnya, masyarakat juga perlu melihat dampak ekonomi yang muncul dari keberadaan program tersebut, terutama bagi petani dan peternak.
“Orang selalu melihat soal angka besar Rp335 triliun yang ada di APBN, tetapi tidak merasakan bahwa ada manfaat ekonominya,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan MBG dapat membuka pasar bagi hasil produksi masyarakat, mulai dari sayur-mayur hingga telur.
“Pasar kita, petani kita bersemangat karena ada wadah yang merekrut hasil mereka. Sayur-mayur ada yang mengambil, telur juga ada yang mengambil,” katanya.
Karena itu, menurut Andis, persoalan yang muncul tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghapus program secara keseluruhan.
Dapur yang Baik Harus Jadi Contoh
Andis juga meminta pengelolaan dapur MBG yang telah berjalan baik untuk diapresiasi dan dijadikan contoh.
Ia mencontohkan salah satu dapur MBG di wilayah Bestungil yang menurutnya sejauh ini berjalan relatif baik.
“Dapur di Bestungil itu hampir saya bilang tidak ada masalah. Itu harus kita apresiasi. Bila perlu, ini menjadi contoh pengelolaan dan tata kelola MBG yang bagus,” ujarnya.
Sementara terhadap dapur atau pelaksana yang masih memiliki persoalan, ia mendorong dilakukan evaluasi dan perbaikan.
“Kalau ada yang kurang bagus, evaluasi,” tegasnya.
Andis juga menilai pengawasan harus diperkuat. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di masyarakat justru menunjukkan pentingnya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki fungsi pengawasan.
Andis Singgung Dinamika Politik Menuju 2029
Dalam wawancara tersebut, Andis juga mengaitkan kritik terhadap sejumlah program pemerintah dengan dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Ia mengatakan kekhawatiran terhadap keberhasilan program pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan salah satu kemungkinan yang menurutnya perlu diperhatikan.
Namun, Andis menegaskan pandangan tersebut merupakan analisis subjektifnya.
“Saya khawatir ada ketakutan orang kalau program Prabowo-Gibran ini jalan semuanya, sampai Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, semua jalan. Saya pastikan ruang di 2029 untuk calon lain itu hampir tidak ada,” katanya.
Ia kemudian menyebut kemungkinan munculnya kekhawatiran politik sebagai salah satu alasan mengapa sejumlah program pemerintah mendapat sorotan keras.
Meski demikian, pandangan tersebut disampaikan Andis sebagai analisis politik pribadi dan bukan sebagai kesimpulan atas motif pihak-pihak yang mengkritik program pemerintah.
Soroti Harga Jagung Sumbawa
Selain MBG, Andis juga menyinggung persoalan harga jagung di Sumbawa.
Ia mengatakan sebelumnya harga jagung sempat berada di kisaran Rp3.000 per kilogram dan kondisi tersebut memicu aksi demonstrasi petani.
Namun, menurutnya, harga kini telah berada di sekitar Rp5.000 per kilogram.
“Sekarang itu sekitar Rp5.000. Artinya satu ton itu Rp5 juta,” ujarnya.
Menurut Andis, persoalan jagung merupakan salah satu isu yang harus dilihat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, termasuk perkembangan harga dan dampaknya terhadap pendapatan petani.
Hilirisasi Unggas Dinilai Penting
Andis kemudian menjelaskan mengenai program hilirisasi unggas yang menurutnya belum banyak dipahami masyarakat.
Ia mengatakan selama ini industri unggas banyak dikelola oleh sektor swasta. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menyediakan DOC atau anak ayam umur sehari sekaligus memasok pakan.
Menurutnya, pola tersebut berpotensi membuat peternak bergantung pada rantai pasok tertentu.
“Kalau kita tidak pernah dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu tidak mengambil pakannya dari mereka, unggasnya dia ambil dari mereka, apa yang terjadi? Mereka tidak mau jual DOC-nya,” katanya.
Menurut Andis, persoalan tersebut menyangkut kepentingan pengusaha dan distribusi ayam serta telur kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu menghadirkan pola kebijakan yang dapat menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Andis menyebut Sumbawa menjadi salah satu wilayah yang memperoleh program tersebut. Bahkan, Sumbawa diproyeksikan melayani kebutuhan wilayah Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat serta sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Sekarang ini hanya ada di enam provinsi. Di NTB itu di Sumbawa,” jelasnya.
Sumbawa Disebut Mendapat Sejumlah Program Pusat
Di sektor pendidikan, Andis juga menyebut Sumbawa mendapatkan program revitalisasi sekolah.
Ia menyebut terdapat alokasi anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk satu sekolah dasar melalui program tersebut.
Selain revitalisasi, menurut Andis, Sumbawa juga mendapatkan program Sekolah Rakyat dan memiliki rencana program Sekolah Garuda.
Ia menilai keberhasilan mendapatkan program dari pemerintah pusat tidak terlepas dari kerja pemerintah daerah dalam memperjuangkannya.
“Kalau pemimpinnya malas, kita tidak mungkin dapat itu karena kita bersaing dengan banyak daerah lain,” katanya.
Karena itu, Andis menegaskan pihaknya akan terus mengawal program-program pemerintah pusat yang masuk ke Sumbawa, sekaligus memastikan masyarakat memahami tujuan dan manfaat program tersebut.
“Ketika kita dorong pemerintah untuk bergerak, pemerintah bisa dapat untuk Sumbawa. Tugas kitalah mengawal dan menyampaikan, ini maksud program hilirisasi unggas, ini program yang ini, yang itu, dan seterusnya,” pungkasnya.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
