3.325 Balita di Sumbawa Masih Mengalami Stunting, Bupati Jarot Dorong Intervensi Lintas Sektor

SUMBAWA BESAR, 8 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong penguatan intervensi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting. Langkah tersebut dinilai penting menyusul masih tingginya jumlah balita yang mengalami stunting di daerah itu.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, mengatakan persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi sektor kesehatan. Menurutnya, faktor lingkungan, sanitasi, pola asuh, akses layanan dasar hingga kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi tumbuh kembang anak.

Bacaan Lainnya

“Ketika intervensi sensitif tidak dikendalikan dengan baik, akan sulit dilakukan penanganan terhadap stunting,” kata Jarot saat membuka Refreshment Training Tatalaksana Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Malnutrisi bagi dokter dan petugas gizi puskesmas di Ballroom La Grande Sumbawa, Selasa (8/9/2026).

Data yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Syarif Hidayat, menunjukkan persoalan stunting masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah. Angka stunting tercatat sekitar 25 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 29 persen pada 2024. Pada 2026, tercatat 3.325 balita mengalami stunting, atau bertambah 113 balita.

Kondisi tersebut, kata Jarot, harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memperkuat penanganan terhadap anak yang telah mengalami stunting, tetapi juga memastikan pencegahan dilakukan sejak sebelum masalah gizi terjadi.

“Stunting tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan kesehatan. Ini merupakan persoalan pembangunan manusia yang membutuhkan keterlibatan semua sektor,” ujarnya.

Sanitasi dan pola asuh masih menjadi tantangan

Dalam pendekatan pencegahan, Pemkab Sumbawa menerapkan strategi konvergensi dengan melibatkan berbagai perangkat daerah. Selain Dinas Kesehatan, terdapat 18 perangkat daerah yang terlibat dalam program percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Dukungan juga datang dari organisasi nonpemerintah melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Intervensi tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan kesehatan sekaligus faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap status gizi anak. Di antaranya akses air bersih, jamban layak, jaminan kesehatan, edukasi pola asuh, serta upaya mengurangi paparan asap rokok di lingkungan keluarga.

Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah akses sanitasi. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, sekitar 6,7 persen masyarakat masih menggunakan jamban dengan cara menumpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat anak tumbuh juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan stunting.

Selain sanitasi, Jarot menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman orang tua mengenai gizi, kesehatan dan pola asuh. Edukasi kepada keluarga, menurut dia, perlu dilakukan secara konsisten agar perubahan perilaku tidak berhenti pada program jangka pendek.

Penanganan membutuhkan biaya besar

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Syarif Hidayat, mengatakan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan berbagai program kesehatan.

Untuk menjaga pelayanan tetap berjalan, pemerintah daerah juga melakukan sejumlah inovasi, termasuk memanfaatkan teknologi telemedicine.

Syarif menyebut kebutuhan anggaran untuk penanganan satu anak stunting diperkirakan mencapai sekitar Rp4,1 juta. Dengan jumlah balita stunting yang mencapai ribuan, beban pembiayaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa upaya pencegahan perlu diperkuat.

“Karena itu yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah intervensi sensitif yang melibatkan multisektor,” kata Syarif.

Perkuat kapasitas tenaga kesehatan

Upaya memperkuat penanganan di tingkat layanan dasar juga dilakukan melalui refreshment training yang diikuti dokter dan petugas gizi dari 26 puskesmas se-Kabupaten Sumbawa.

Pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan pencegahan, deteksi dan penanganan stunting serta malnutrisi secara lebih tepat di tingkat puskesmas.

Jarot mengatakan dokter dan petugas gizi puskesmas memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penanganan sekaligus memperkuat deteksi dini persoalan gizi pada anak.

Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa H. Syarif Hidayat, SKM., MPH, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Dr. dr. Nur Aisyah, Sp.A, Direktur PT Sarihusada Generasi Mahardika, dokter spesialis anak, serta para fasilitator.

Jarot juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia turut mengapresiasi dukungan PT Sarihusada Generasi Mahardika selama tiga tahun terakhir, termasuk melalui program CSR untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan balita stunting.

“Semoga ke depannya kita masih akan terus meningkatkan kerja sama, khususnya dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumbawa,” kata Jarot.

Reporter: Saka-1

Editor: Redaksi SakaNTB.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *