Janji itu indah sekali waktu diucapkan.
Meritokrasi.
Kata itu terdengar bersih. Siapa yang pintar, dia naik. Siapa yang kerja, dia dapat. Siapa yang berprestasi, dia yang diberi panggung. Ditambah satu janji lagi: birokrasi yang adaptif, yang lincah menghadapi perubahan zaman.
Di atas kertas, kita semua setuju. Di atas podium, semua bertepuk tangan.
Selama empat dekade saya menjadi organ inti mesin birokrasi, dari kopral sampai jenderal, saya tahu betul jarak antara podium dan loket pelayanan itu jauh sekali.
Sejak dulu meritokrasi itu sudah ada, ia bukan barang baru. Pakemnya tertulis rapi sebagai sistem. Tapi di lapangan, ia sering hanya menjadi jargon.
Kenapa? Karena meritokrasi itu menuntut keberanian untuk tidak disukai. Ia menuntut pimpinan untuk berkata, “Yang ini tidak lolos karena kinerjanya buruk,” meskipun yang tidak lolos itu rajin melobi luar dalam, rajin setoran muka, rajin bawa nama besar. Atau dia itu AMPIBI: Anak, Menantu, Ponakan, Ipar, Bibi… dan seterusnya.
Meritokrasi itu tidak mudah. Jauh lebih mudah meloloskan yang dekat daripada yang tepat.
Akhirnya yang kita lihat adalah meritokrasi yang setengah hati. Tesnya ada, penilaiannya ada, aplikasinya ada. Tapi di ujungnya, masih ada bisik-bisik justru yang menentukan. Di situlah adaptifnya mati.
Padahal si mbah birokrasi, Max Weber, pernah mengingatkan dengan kalimat yang sangat telak: “birokrasi adalah mesin yang tidak pernah mati”.
Kalimat itu bukan pujian, itu peringatan. Mesin itu memang tidak akan mati dengan sendirinya. Ia akan terus ada, terus berisik, terus menghabiskan anggaran. Tapi ia bisa mati fungsi. Ia bisa menjadi pasif. Hidup tapi tidak menghidupi.
Birokrasi yang adaptif itu seharusnya seperti air. Zaman berubah, ia berubah bentuk. Warga butuh pelayanan lewat teknologi informasi, ia bikin sistem berbasis teknologi. Dunia butuh kecepatan, ia potong jalur yang berbelit.
Tapi bagaimana bisa adaptif kalau energinya habis hanya untuk berpikir soal mutasi? Bagaimana bisa lincah kalau setiap mau berubah, ada yang berbisik, “Jangan dulu, nanti saja, masih mengganggu zona nyaman?”
Dan kalau mesin itu sudah pasif, siapa yang paling pertama kena dampaknya? Top pimpinan itu sendiri.
Pimpinan akan menjadi raja tanpa pasukan. Perintahnya ada, tapi tidak berjalan. Visinya besar, tapi eksekusinya kempis. Ia bicara di depan, tapi mesin di belakangnya mogok. Lama-lama ia terisolasi di menara gadingnya sendiri, dikelilingi laporan yang bagus-bagus saja, foto kegiatan yang ramai, tapi di bawah, pelayanan rontok dan kepercayaan warga luruh.
Pemimpin yang mesinnya pasif, ia akan lelah sendirian. Ia lari kencang, tapi gerbongnya tertinggal jauh di belakang.
Birokrasi yang adaptif itu butuh orang-orang yang berani tidak populer. Orang yang ketika ditanya, “Kenapa dia yang naik?” Jawabnya bukan, “Karena dia dekat dengan saya,” tapi, “Karena kinerjanya paling beres, silakan cek datanya.”
Meritokrasi itu bukan soal anti-kemanusiaan. Justru ia sangat manusiawi. Ia memberi harapan kepada si anak kopral dari desa di ujung kabupaten bahwa kalau ia kerja bagus, ia bisa jadi jenderal tanpa harus lobi sana-sini. Ia memberi tahu kelompok yang pasrah itu bahwa asap dapurnya bisa mengepul lebih tebal kalau ia mau sedikit lebih kreatif.
Tanpa itu, janji meritokrasi hanya akan jadi brosur. Dicetak bagus, dibagikan di seminar, tapi tidak pernah sampai ke loket.
Dan birokrasi yang tidak adaptif, cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh zamannya sendiri. Pasti rontok. Karena warga sudah berubah. Warga sudah adaptif. Hanya birokrasinya yang masih menunggu janji, menunggu job, menunggu dipanggil.
Padahal seharusnya kitalah yang memanggil perubahan itu. Bawa masuk ke dalam rumah birokrasi kita.
Jika ada yang bertanya kepada saya, apakah anda kecewa dengan fakta saat ini? Biarlah tulisan ini sebagai jawabannya [*]
