Mataram, SakaNTB.com-– Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, dalam acara seremonial penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang digelar di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTB, Mataram, Selasa (27/5).
Capaian ini menjadi sangat istimewa karena merupakan Opini WTP yang ke-11 kalinya diraih oleh Kabupaten Sumbawa, mencerminkan konsistensi dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, dan sesuai standar.
Dalam pernyataannya usai menerima penghargaan, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi dan kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
“Opini WTP ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan tanggung jawab dan integritas kita dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyebut bahwa pencapaian ini juga menjadi momentum penting sebagai kado 100 hari kerja pemerintahannya. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi pemacu semangat seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk terus memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Ke depan, mari kita jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Dengan prestasi ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam tata kelola keuangan daerah. (Saka-2)
