Ditulis oleh : Awal Jupriadi, SPt
Persoalan lapangan kerja masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Di tengah pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat, ketersediaan pekerjaan yang layak tidak berkembang secara seimbang.
Ketimpangan ini melahirkan persoalan berlapis: rendahnya penguasaan basic skill, lemahnya efektivitas kebijakan ketenagakerjaan daerah, hingga semakin maraknya fenomena anak muda yang memilih bekerja ke luar negeri daripada membangun masa depan di tanah sendiri.
Hingga kini, struktur lapangan kerja di Kabupaten Sumbawa masih bertumpu pada sektor-sektor tradisional dengan tingkat produktivitas rendah. Pertanian, peternakan, dan sektor informal menjadi penyangga utama ekonomi daerah, namun belum dikelola secara modern dan berorientasi pada nilai tambah. Di sisi lain, sektor industri pengolahan, pariwisata berkelanjutan, ekonomi kreatif, serta jasa berbasis teknologi belum berkembang optimal.
Akibatnya, peluang kerja yang tersedia relatif sempit, upah rendah, dan minim jenjang karier, terutama bagi generasi muda terdidik.
Masalah struktural ini diperparah oleh lemahnya penguasaan basic skill di kalangan pencari kerja muda. Banyak lulusan belum dibekali keterampilan dasar yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti literasi digital, komunikasi efektif, kerja tim, etos dan disiplin kerja, serta kemampuan pemecahan masalah. Sistem pendidikan dan pelatihan kerja sering kali belum terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Akibatnya, lulusan secara administratif dinyatakan siap kerja, tetapi secara kompetensi belum benar-benar kompetitif.
Di sisi lain, upaya pemerintah daerah dalam merespons krisis ketenagakerjaan ini masih memerlukan penguatan serius. Program pelatihan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja kerap bersifat jangka pendek, tidak berbasis data kebutuhan pasar, serta minim kolaborasi dengan sektor swasta.
Pembangunan daerah belum sepenuhnya menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Padahal, tanpa keberanian kebijakan dan konsistensi pelaksanaan, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban sosial.
Dalam konteks tersebut, maraknya anak muda yang memilih bekerja di luar negeri menjadi fenomena yang semakin nyata. Bekerja sebagai tenaga kerja migran dipersepsikan sebagai jalan cepat untuk memperoleh penghasilan layak dan kepastian hidup. Namun, pilihan ini sering kali diambil bukan karena kesiapan kompetensi, melainkan karena sempitnya peluang kerja di daerah sendiri. Jika tidak dikelola secara serius, arus migrasi tenaga kerja ini berisiko melahirkan persoalan baru, mulai dari kerentanan pekerja migran hingga hilangnya tenaga produktif daerah.
Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah daerah harus menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama pembangunan, dengan mendorong investasi yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal serta pengembangan sektor unggulan berbasis potensi daerah. Kedua, peningkatan basic skill harus dilakukan secara sistematis melalui revitalisasi balai latihan kerja, penguatan pendidikan vokasi, dan kemitraan nyata dengan dunia usaha dan industri.
Ketiga, perlu dibangun ekosistem kewirausahaan anak muda melalui kemudahan akses permodalan, pendampingan usaha, serta inkubasi bisnis berbasis potensi lokal. Keempat, migrasi tenaga kerja ke luar negeri harus dikelola secara profesional, legal, dan berbasis kompetensi—bukan dijadikan jalan keluar darurat atas kegagalan penciptaan lapangan kerja di daerah.
Tanpa langkah konkret dan keberanian untuk berubah, daerah hanya akan menjadi penonton dalam arus globalisasi tenaga kerja. Kabupaten Sumbawa memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar. Tantangannya bukan terletak pada ketiadaan peluang, melainkan pada kemauan politik dan kualitas kebijakan untuk mengubah potensi tersebut menjadi masa depan yang layak bagi generasi mudanya.
Sekian dan Terimakasih,,,
