Setiap Hari Pendidikan Nasional, kita kembali disuguhi rangkaian kata-kata indah: generasi emas, masa depan bangsa, dan pendidikan sebagai jalan utama menuju kemajuan. Panggung-panggung dipenuhi optimisme, pidato disusun rapi, dan janji-janji kembali ditegaskan. Namun begitu sorotan lampu meredup, realitas di lapangan justru berbicara dengan nada yang berbeda—lebih jujur, lebih keras, dan sering kali menyakitkan.
Pendidikan di negeri ini tampaknya tidak benar-benar menjadi prioritas, melainkan perlahan tersingkir di balik kebijakan yang lebih mudah dipamerkan. Di tengah kondisi sekolah yang masih bergelut dengan bangunan rusak, kekurangan tenaga pengajar, rendahnya literasi, dan angka putus sekolah yang belum sepenuhnya tertangani, perhatian justru bergeser pada program-program yang cepat terlihat hasilnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak ada yang menyangkal pentingnya gizi. Anak yang lapar memang sulit belajar dengan baik. Namun persoalannya bukan pada keberadaan program tersebut, melainkan pada cara ia diposisikan. Ketika MBG dijadikan wajah utama pembangunan, sementara pendidikan tetap compang-camping, maka yang terjadi adalah pergeseran fokus—dari menyelesaikan akar masalah menuju pencitraan jangka pendek.
Kenyataan di lapangan terlalu jelas untuk diabaikan. Masih banyak sekolah dengan ruang kelas rusak berat yang tetap digunakan. Plafon yang nyaris runtuh, kursi patah, dan fasilitas dasar seperti toilet yang tidak layak bukanlah cerita langka. Di daerah terpencil, satu guru sering harus mengajar beberapa kelas sekaligus. Di perkotaan, sekolah negeri penuh sesak, sementara sekolah kecil bertahan dengan segala keterbatasannya. Ketimpangan pendidikan hadir nyata, bukan sekadar data.
Dan berbicara soal data, gambarnya tidak lebih baik. Hasil berbagai asesmen menunjukkan kemampuan dasar siswa—membaca, berhitung, dan memahami sains—masih tertinggal. Partisipasi sekolah memang meningkat, tetapi kualitas pembelajaran belum mengikuti. Kita berhasil membawa anak-anak masuk ke ruang kelas, namun belum berhasil memastikan mereka benar-benar mendapatkan pendidikan yang bermakna.
Ironisnya, yang lebih sering mendapat sorotan justru hal-hal yang paling mudah ditampilkan. Sepiring makanan bisa dibagikan, didokumentasikan, dan dijadikan simbol kepedulian. Sementara ruang kelas yang bocor, guru honorer dengan gaji minim, dan siswa yang lulus tanpa kompetensi dasar, jarang menjadi perhatian. Tidak ada tepuk tangan untuk itu.
Di sinilah paradoks itu muncul: negara tampak lebih sigap mengurus dapur daripada memperbaiki sekolah.
Padahal, dalam logika pembangunan yang utuh, program seperti MBG seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti prioritas pendidikan. Gizi memang penting agar anak siap belajar. Tetapi jika setelah makan mereka masuk ke lingkungan belajar yang tidak layak, diajar dalam sistem yang rapuh, maka energi yang diberikan hanya akan menopang ketertinggalan, bukan mengubahnya.
Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi cermin paling jujur. Sebuah momen untuk mengakui bahwa tantangan terbesar pendidikan bukan sekadar pada anak yang lapar, tetapi pada kebijakan yang lebih mengejar popularitas daripada perbaikan mendasar. Bahwa persoalan utama bukan pada menu makan siang, melainkan pada keberanian untuk membenahi sistem pendidikan dari akarnya.
Bangsa ini tentu membutuhkan generasi yang sehat. Namun kesehatan tanpa pendidikan yang bermutu hanya akan melahirkan tenaga kerja yang rentan dan mudah tergantikan. Sebaliknya, pendidikan yang kuat akan melahirkan manusia yang mampu berpikir, beradaptasi, dan menciptakan masa depan.
Jika kita terus merasa cukup dengan membagi nasi sambil membiarkan sekolah runtuh perlahan, maka yang sedang kita bangun bukanlah generasi emas—melainkan generasi yang terbiasa dengan standar yang biasa-biasa saja.
Dan mungkin, itulah risiko terbesar yang sedang kita hadapi: bukan kegagalan yang terlihat jelas, tetapi kemunduran yang berjalan diam-diam.
Ditulis Oleh: Rizal
