Ditulis oleh: Awal Jupriadi, S Pt
Pernyataan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa PDB per kapita Indonesia tahun 2024 mencapai Rp78,6 juta—setara USD 4.960,3—memantik riuh di ruang publik.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa angka tersebut diperoleh dari pembagian total Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah penduduk. Secara metodologis, tidak ada yang keliru. Namun persoalannya bukan terletak pada rumus, melainkan pada tafsir dan cara angka itu dipresentasikan ke publik.
Ketika PDB per kapita dipahami atau bahkan dikomunikasikan sebagai “rata-rata gaji rakyat”, di situlah masalah dimulai. Angka yang sah secara statistik bisa berubah menjadi ilusi kesejahteraan secara sosial.
PDB per Kapita Bukan Cerminan Gaji Individu
PDB per kapita adalah indikator makroekonomi. Ia mengukur nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, lalu membaginya dengan jumlah penduduk. Ia berguna untuk melihat kapasitas ekonomi secara agregat, bukan untuk mengukur berapa rupiah yang benar-benar masuk ke kantong pekerja setiap bulan.
Dalam struktur ekonomi yang timpang, rata-rata menjadi sangat bias. Ketika sebagian kecil kelompok berpendapatan sangat tinggi menguasai porsi besar output ekonomi, angka rata-rata terdongkrak, sementara mayoritas warga tetap berada jauh di bawahnya. Secara matematis benar, tetapi secara sosiologis menyesatkan.
Rp78,6 juta per tahun—sekitar Rp6,5 juta per bulan—tidak otomatis berarti mayoritas pekerja Indonesia menerima pendapatan sebesar itu. Dalam kenyataannya, banyak yang bahkan belum mendekati angka tersebut.
Realitas Ketenagakerjaan: Angka yang Tak Beresonansi
Data ketenagakerjaan menunjukkan kontras yang sulit diabaikan. Jutaan orang masih menganggur. Puluhan juta lainnya bekerja paruh waktu atau tergolong setengah menganggur. Ini menandakan problem ketenagakerjaan bukan hanya soal ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kualitas, kepastian, dan kecukupan upah.
Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar pekerja masih menerima upah di bawah UMP/UMK. Jika lebih dari separuh tenaga kerja digaji di bawah standar minimum, maka klaim rata-rata Rp6,5 juta per bulan menjadi angka yang terlepas dari denyut sosial.
Guru honorer dan tenaga kesehatan honorer adalah contoh nyata. Banyak guru honorer menerima gaji ratusan ribu hingga sekitar dua jutaan rupiah per bulan—bahkan ada yang di bawah Rp500 ribu. Tenaga kesehatan honorer di berbagai daerah juga menghadapi realitas serupa. Mereka adalah tulang punggung layanan publik, tetapi jauh dari gambaran “rata-rata” yang dirayakan dalam statistik makro.
Di titik inilah publik merasa ada jarak antara angka dan pengalaman hidup sehari-hari. Ketika statistik terdengar megah, tetapi isi dompet tetap tipis, yang muncul bukan rasa optimisme—melainkan sinisme.
Pertumbuhan Tanpa Distribusi: Ilusi Kesejahteraan
Pertumbuhan ekonomi yang stabil memang patut diapresiasi. Namun pertumbuhan tanpa distribusi adalah ilusi kesejahteraan. PDB bisa meningkat, tetapi jika kenaikan itu lebih banyak terakumulasi pada sektor tertentu atau kelompok tertentu, dampaknya tidak merata.
Ketika mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, bekerja lebih dari 49 jam per minggu demi bertahan hidup, atau tidak memiliki perlindungan kerja memadai, maka yang bertumbuh hanyalah agregat ekonomi—bukan daya beli rakyat.
Stabilitas makro tidak otomatis menjamin stabilitas mikro. Tanpa perbaikan distribusi pendapatan, penegakan upah layak, dan perluasan jaminan sosial, pertumbuhan hanya akan menjadi statistik yang indah di atas kertas.
Tanggung Jawab Negara: Lebih dari Sekadar Rilis Angka
Negara tidak cukup hanya memproduksi angka pertumbuhan dan menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Tantangan utamanya adalah meningkatkan kualitas pekerjaan: memastikan upah layak ditegakkan, memperluas formalitas kerja, dan mengurangi kerentanan pekerja informal.
Komunikasi publik pun perlu kehati-hatian. Mengangkat PDB per kapita tanpa penjelasan tentang ketimpangan distribusi berisiko membangun narasi kemajuan semu. Di tengah jutaan pekerja bergaji di bawah standar minimum dan jutaan lainnya dalam kondisi rentan, publik berhak atas penjelasan yang utuh—bukan sekadar definisi teknis.
Statistik tidak boleh menjadi tameng politik. Ia seharusnya menjadi cermin untuk mengevaluasi kebijakan: apakah pertumbuhan benar-benar mengalir ke bawah, atau berhenti di lapisan atas.
Statistik Harus Membumi
Kritik terhadap narasi PDB per kapita bukanlah penolakan terhadap data. Data tetap penting dan perlu. Namun angka harus dibaca dengan konteks, dan dikomunikasikan dengan tanggung jawab.
Jika Rp78,6 juta benar secara matematis tetapi terasa asing bagi mayoritas rakyat, maka persoalannya bukan pada persepsi publik. Persoalannya ada pada struktur ekonomi yang belum sepenuhnya adil dan sistem distribusi yang belum merata.
Pertanyaan warganet sesungguhnya sederhana: mengapa angka pertumbuhan tidak terasa di dapur mereka? Jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa diselesaikan dengan penjelasan teknis tentang rumus PDB. Ia menuntut komitmen kebijakan yang konkret—memperkecil jurang antara angka makro dan realitas mikro.
Tanpa itu, setiap rilis PDB per kapita hanya akan menjadi ironi tahunan: statistik yang naik, tetapi kesejahteraan yang jalan di tempat.
