Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 25 Mei 2026– Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesekian kalinya, Pemkab Sumbawa berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang berlangsung di Auditorium Djoko Kirmanto, Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Mataram, Senin (25/5/2026).
Wabup H. Ansori hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kaharuddin, S.E., M.Ec.Dev., serta Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E. LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA.
Dalam sambutannya, Dr. Suparwadi menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas dua bagian utama. Buku I memuat opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Buku II berisi hasil pemeriksaan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, opini WTP merupakan bentuk penilaian profesional atas penyajian laporan keuangan, namun bukan jaminan mutlak bahwa tidak ada potensi penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP, BPK juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di beberapa daerah. Permasalahan tersebut antara lain menyangkut kesalahan penganggaran, tata kelola aset, pengelolaan BLUD dan BUMD, hingga optimalisasi pendapatan daerah.
Usai menerima opini WTP, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang dinilai konsisten menjaga tata kelola keuangan secara akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD, dukungan DPRD, serta pengawasan dari BPK. Raihan WTP ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Menurut Wabup, opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan administratif, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat disiplin pengelolaan anggaran, meningkatkan efektivitas program, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
Kegiatan penyerahan LHP ditutup dengan sesi foto bersama seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi NTB sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
