Sumbawa Besar, SakaNTB.com|18 September 2026 — Pemerintah Desa Batu Tering bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan menggelar sosialisasi mengenai dampak judi online (judol) terhadap keluarga penerima bantuan sosial (bansos), Jumat (18/9/2026), di Kantor Desa Batu Tering.
Kegiatan tersebut diikuti 29 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan pangan, termasuk BPNT dan bantuan sembako. Mayoritas peserta merupakan ibu rumah tangga.
Selain memberikan edukasi mengenai risiko judi online, kegiatan itu dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data KPM yang sebelumnya terindikasi dalam sistem berkaitan dengan aktivitas judi online.
Proses klarifikasi menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, adanya indikasi pada sistem belum serta-merta dapat dimaknai sebagai bukti bahwa KPM yang bersangkutan secara langsung melakukan aktivitas judi online.
Identitas Kependudukan Perlu Dijaga
Dalam proses verifikasi, pendamping PKH menemukan sejumlah persoalan terkait penggunaan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk), terutama Kartu Keluarga (KK) yang menjadi salah satu basis data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dari hasil klarifikasi, ditemukan kasus penggunaan identitas atau data kependudukan yang berkaitan dengan anggota keluarga lain. Dalam beberapa kasus, penggunaan tersebut disebut melibatkan anak maupun suami. Pendamping juga menemukan dugaan adanya penggunaan oleh pihak lain di luar anggota keluarga yang tercantum dalam KK.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena data kependudukan yang tercatat dalam sistem dapat digunakan dalam proses pemadanan dan pemutakhiran data oleh pemerintah.
Kondisi peserta dalam kegiatan juga menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan perangkat digital tidak selalu sama. Sejumlah KPM, khususnya ibu rumah tangga, mengaku memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan telepon seluler berbasis Android. Bahkan, terdapat peserta yang mengaku belum mampu melakukan aktivitas sederhana seperti menyimpan nomor telepon.
Fakta tersebut menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam proses klarifikasi data. Dengan demikian, setiap indikasi yang muncul dalam sistem perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang menggunakan identitas atau data tersebut sebelum diambil kesimpulan mengenai pihak yang bersangkutan.
Kades Ingatkan Warga Tidak Bermain Judi Online
Kepala Desa Batu Tering, Alwan Hidayat, S.Pd.I., NL.P, mengingatkan masyarakat agar menjauhi aktivitas judi online sekaligus menjaga dokumen administrasi kependudukan.
Menurut Alwan, persoalan judi online tidak hanya berkaitan dengan status penerima bantuan sosial. Ia menilai aktivitas tersebut dapat membawa konsekuensi terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan keluarga serta berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
“Jangan melakukan judi online. Peringatan ini bukan hanya soal menerima atau tidak menerima bansos. Judi online bisa merusak sendi kehidupan, baik ekonomi maupun ketahanan keluarga, serta dapat berdampak pada persoalan hukum,” kata Alwan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyerahkan atau meminjamkan dokumen kependudukan kepada orang lain.
Menurutnya, pemerintah tengah melakukan integrasi data melalui DTSEN. Karena itu, masyarakat perlu memastikan data administrasi kependudukan yang dimiliki tetap benar dan digunakan sebagaimana mestinya.
“Jangan main-main dengan Adminduk. Kami tidak ingin mentoleransi kalau peringatan ini diabaikan, karena sudah berulang kali kami sampaikan. Terkait bansos atau program sejenisnya, kami tidak ingin main-main dengan data,” ujarnya.
Alwan menambahkan, perubahan data dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat menjadi bagian dari proses pemutakhiran data penerima program pemerintah, termasuk dalam penentuan desil.
Karena itu, ia meminta masyarakat segera melakukan klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian data kependudukan atau penggunaan identitas yang tidak diketahui.
Verifikasi Penting Sebelum Menarik Kesimpulan
Kegiatan di Desa Batu Tering memperlihatkan bahwa persoalan data penerima bansos tidak hanya berkaitan dengan ketepatan pencatatan, tetapi juga dengan pemahaman masyarakat mengenai keamanan identitas kependudukan.
Proses verifikasi dan klarifikasi menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemerintah Desa Batu Tering bersama pendamping PKH berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman KPM mengenai risiko judi online, pentingnya menjaga dokumen Adminduk, serta langkah yang perlu dilakukan apabila identitas kependudukan diduga digunakan pihak lain.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua BPD Batu Tering Haryanto, C.PLA; Kasi Kesejahteraan Desa Batu Tering Dino Patria, S.Pd.; Pendamping PKH Kecamatan Dedi Satriawan, S.Pi. dan Evi Diansari, S.Pd.; serta Pendamping PKH Desa Hudraen, S.Pd.
Melalui kegiatan tersebut, Pemdes Batu Tering menegaskan upaya untuk mendukung ketepatan data penerima bansos sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan identitas kependudukan di tengah semakin terintegrasinya sistem data pemerintah.
Reporter: Saka-1
Editor Redaksi SakaNTB.com
