Mataram, SakaNTB.com| 14 November 2025— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi daerah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal dan tantangan infrastruktur. Pernyataan itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi NTB, Kamis (13/11/2025), di Pendopo Gubernur NTB, Mataram.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, serta para kepala daerah se-NTB. Forum tersebut menjadi ruang dialog terkait potensi pendapatan daerah, penguatan Dana Transfer ke Daerah, dan arah kebijakan fiskal nasional yang lebih merata.
Fiskal Minim, Tantangan Infrastruktur Tinggi
Dalam paparannya, Bupati Jarot menjelaskan kondisi fiskal Kabupaten Sumbawa yang sangat terbatas. Ia menyebut sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai, sementara ruang fiskal untuk pembangunan masih sempit.
“Dengan komposisi anggaran seperti ini, bisa dikatakan kami hanya mampu membiayai gaji pegawai. Namun kami tetap berkomitmen mengikuti arah kebijakan pusat,” ujar Bupati Jarot.
Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dasar. Beberapa ruas jalan, termasuk sekitar 60 kilometer di wilayah pedesaan, masih belum tersentuh pembangunan.
“Di beberapa kecamatan, akses antarwilayah masih terbatas. Ini menjadi kendala besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Daerah Sebagai Garda Terdepan
Bupati Jarot menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kebijakan pusat di lapangan. Namun, komitmen itu harus diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami ini pasukan terdepan pemerintah pusat di daerah. Semangat kami untuk menghijaukan kembali Sumbawa yang semakin gersang tidak pernah surut. Tapi kami membutuhkan perhatian lebih dari pusat agar upaya ini tidak berhenti pada niat,” tegasnya.
Respons Pemerintah Provinsi dan Pusat
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan bahwa Menteri PUPR telah menyetujui pembangunan tiga ruas jalan strategis di Kabupaten Sumbawa melalui skema multi years. Pembangunan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dari sisi fiskal nasional, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu memastikan kesiapan pemerintah pusat untuk menyeimbangkan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional. “Kami di Kemenkeu siap membantu agar perekonomian NTB, termasuk Sumbawa, terus tumbuh dan Pendapatan Asli Daerah meningkat,” ujarnya.
Gubernur NTB juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, provinsi dengan karakteristik kepulauan membutuhkan payung hukum yang dapat memastikan keberpihakan anggaran.
“Kami hidup dari laut, tapi diatur oleh regulasi berbasis daratan. Sudah saatnya politik anggaran berpihak pada wilayah kepulauan,” tegasnya.
Momen Penguatan Sinergi Pusat–Daerah
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke NTB diharapkan menjadi titik dorong bagi sinergi pembangunan yang lebih kuat antara pusat dan daerah. Dengan karakter geografis yang menantang namun memiliki potensi besar, NTB terutama Sumbawa memerlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan berpihak pada kebutuhan daerah.
Forum ini menegaskan satu pesan penting: pemerataan pembangunan tidak hanya bergantung pada semangat daerah, tetapi juga keberpihakan dan dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Reporter: [Saka-1]
Editor: [Redaksi SakaNTB.com]
