Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 12 Maret 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dari Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Ni Nyoman Santi, ST., M.Sc. Kunjungan tersebut berlangsung di Aula H. A. Madilaoe ADT lantai 3, Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (11/3).
Pertemuan ini membahas kesiapan Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi penilaian Program Adipura, khususnya terkait evaluasi berbagai indikator pengelolaan lingkungan dan kebersihan kota.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, para staf ahli bupati, asisten, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak melakukan pembahasan bersama mengenai sejumlah komponen penting dalam penilaian Adipura. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain pengelolaan sampah, kebersihan kawasan perkotaan, ketersediaan ruang terbuka hijau, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusa Tenggara KLH/BPLH, Ni Nyoman Santi, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, penilaian Adipura tidak hanya berfokus pada kondisi kebersihan kota secara fisik, tetapi juga menilai sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk konsistensi kebijakan pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat.
“Penilaian Adipura menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Karena itu, selain kebersihan kota, aspek sistem pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, hingga partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan arahan yang diberikan oleh pihak KLH/BPLH. Ia menilai berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.
Ansori mengungkapkan, berdasarkan hasil penilaian Adipura tahun 2025, Kabupaten Sumbawa memperoleh nilai 20,58 dan masih berada pada zona hitam dalam kategori kota kotor. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan.
“Kami akan segera melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menindaklanjuti berbagai catatan yang telah disampaikan. Harapannya, melalui kerja bersama ini kualitas pengelolaan lingkungan di Kabupaten Sumbawa dapat terus meningkat sekaligus mempersiapkan daerah menghadapi penilaian Adipura dari pemerintah pusat,” kata Ansori.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap upaya perbaikan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih terarah, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
