Sumbawa Besar, SakaNTB.com| 25 November 2025—Rancangan Akhir Roadmap dan Statuta Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa resmi dibahas dalam kegiatan Konsultasi Publik yang digelar di Hotel Grand Samota, Selasa (25/11). Agenda ini merupakan kolaborasi antara Konsepsi NTB, Program SIAP SIAGA, FPRB Sumbawa, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa.
Kepala BPBD Sumbawa, Nur Hidayat, ST, membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, terutama ketika penanganan darurat dilakukan di lapangan.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Dalam kondisi bencana, yang kita butuhkan adalah kolaborasi dan pembagian peran yang jelas. Semoga statuta ini mengatur hal tersebut dengan baik, sehingga koordinasi semakin solid, apalagi memasuki musim hujan yang berpotensi rawan bencana,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi, Hairul Anwar, Project Manager Konsepsi NTB.
Kajian Ketangguhan Kepulauan Jadi Fondasi Roadmap
Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry, SH., MH memaparkan bahwa pihaknya telah merampungkan Kajian Ketangguhan Kepulauan mencakup Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Kajian tersebut menjadi basis penting bagi penyusunan roadmap ketangguhan wilayah kepulauan yang memiliki karakter ancaman berbeda.
Zulfikar menilai kajian itu merupakan langkah strategis menghadapi perubahan dinamika risiko bencana.
“Pulau-pulau kecil kita menyimpan potensi besar, namun juga tantangan berat. Keterbatasan akses, tekanan terhadap sumber daya alam, abrasi, gelombang tinggi, cuaca ekstrem, hingga kerentanan sosial ekonomi menuntut pendekatan yang terencana dan berbasis data,” jelasnya.
Kajian disusun melalui pengumpulan data, analisis risiko, diskusi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat lokal—pihak yang paling memahami kondisi geografis dan sosial budaya wilayahnya.
Multipihak: Roh Pengurangan Risiko Bencana
Zulfikar menekankan bahwa keberhasilan pengurangan risiko bencana tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, masyarakat adat, dan para relawan. Kolaborasi multipihak adalah roh dari upaya pengurangan risiko bencana,” tegasnya.
Ia berharap hasil kajian ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan daerah, serta program peningkatan kapasitas masyarakat di tiga pulau tersebut.
“Semoga kajian ini benar-benar memberi manfaat bagi terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi ancaman bencana,” tutupnya.
Reporter: (Saka-1)
Editor: (Redaksi SakaNTB.com)
