Oleh : Awal Jupriadi
Pemerintah kembali mengambil langkah penting yang akan memengaruhi arah tata kelola keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Salah satu perubahan yang paling menyita perhatian adalah lahirnya Pasal 50A yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menerbitkan instrumen surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki rasionalitas yang dapat dipahami. Pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional, memperkuat investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, sekaligus menarik kembali dana milik warga negara Indonesia yang selama ini berada di luar negeri atau di luar sistem keuangan formal. Dalam konteks keterbatasan ruang fiskal, diversifikasi sumber pembiayaan memang menjadi kebutuhan.
Namun, tujuan ekonomi yang baik tidak boleh mengaburkan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Setiap kebijakan fiskal tetap harus tunduk pada asas konstitusional, terutama prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), kepastian hukum, dan akuntabilitas publik. Di titik inilah perdebatan mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi relevan.
Pasal 50A ayat (3) mengatur bahwa penerbitan Patriot Bond harus didasarkan pada strategi penerbitan, pengendalian risiko, profesionalisme, akuntabilitas, dan pertimbangan bisnis yang sah. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan investasi negara. Persoalannya bukan terletak pada mekanisme penerbitan, melainkan pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada transaksi tersebut.
Kontroversi muncul dari Pasal 50A ayat (5), yang menyatakan bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pembelian Patriot Bond dan Merah Putih Bond dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata. Lebih jauh lagi, Pasal 50A ayat (6) menegaskan bahwa data dan informasi mengenai pembelian instrumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan.
Ketentuan ini merupakan pengecualian yang sangat luas jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya di Indonesia. Dalam sistem hukum modern, transparansi transaksi keuangan merupakan fondasi pemberantasan tindak pidana perpajakan, pencucian uang, korupsi, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya. Ketika suatu transaksi memperoleh perlindungan sehingga data dan informasinya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: apakah negara sedang membangun kepercayaan investor atau justru menciptakan ruang kekebalan hukum?
Pemerintah menjelaskan bahwa perlindungan tersebut hanya berlaku terhadap transaksi pembelian Patriot Bond dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas perbuatan hukum lain yang dilakukan investor. Penjelasan ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa kekebalan yang dimaksud tidak bersifat absolut. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran publik. Norma yang memberikan pengecualian seluas ini tetap memerlukan batasan yang tegas melalui peraturan pelaksana agar tidak membuka ruang multitafsir maupun penyalahgunaan.
Perdebatan menjadi semakin kompleks karena Pasal 50A ayat (9) memberikan kesempatan kepada peserta Tax Amnesty maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Secara normatif, Patriot Bond memang bukan Tax Amnesty jilid kedua. Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan kewajiban perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, sedangkan Patriot Bond adalah instrumen investasi berupa surat utang negara yang diterbitkan secara khusus.
Akan tetapi, persoalan hukum tidak selalu berhenti pada aspek normatif. Dalam perspektif kebijakan publik, persepsi masyarakat juga memiliki arti penting. Ketika peserta Tax Amnesty dan PPS diberi akses terhadap instrumen investasi yang disertai perlindungan hukum serta pembatasan penggunaan data transaksi, muncul kesan adanya jalur perlakuan khusus bagi kelompok tertentu. Persepsi semacam ini dapat menggerus rasa keadilan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang transparan.
Mekanisme penerbitan Patriot Bond melalui skema private placement atau penawaran terbatas kepada investor tertentu pada dasarnya merupakan praktik yang lazim dalam pasar keuangan internasional. Namun, justru karena tidak dipasarkan secara terbuka kepada publik, instrumen seperti ini seharusnya disertai standar transparansi, tata kelola, dan pengawasan yang lebih ketat. Perlindungan hukum yang luas tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan moral hazard serta mengurangi akuntabilitas penyelenggara negara.
Konstitusi Indonesia telah memberikan rambu yang jelas. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, setiap bentuk perlakuan khusus dalam kebijakan ekonomi harus memenuhi prinsip proporsionalitas, memiliki tujuan yang sah, dibatasi secara jelas, dapat diawasi, serta tidak menghilangkan esensi persamaan di hadapan hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tegaknya prinsip negara hukum. Membangun kepercayaan investor memang penting, tetapi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum jauh lebih fundamental. Modal dapat dihimpun melalui berbagai instrumen keuangan, tetapi legitimasi negara hanya dapat dipertahankan melalui transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang berlaku sama bagi setiap warga negara. Tanpa fondasi tersebut, Patriot Bond berisiko dikenang bukan sebagai inovasi pembiayaan pembangunan, melainkan sebagai kebijakan yang terus memunculkan perdebatan mengenai batas antara insentif investasi dan keistimewaan hukum. (***)
