MATARAM, SakaNTB.com| 6 November 2026– Angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, persentase penduduk miskin di NTB tercatat sebesar 11,17 persen, turun 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang mencapai 11,38 persen.
Meski menunjukkan perkembangan positif, pemerintah daerah di NTB diminta tidak mengendurkan upaya penanggulangan kemiskinan. Ketepatan sasaran program, pemerataan pembangunan, serta penguatan intervensi terhadap kelompok masyarakat rentan dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis (5/11/2026).
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori hadir bersama para wakil bupati se-NTB dan sejumlah unsur pemerintah daerah terkait.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang terarah dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penanganan kemiskinan membutuhkan komitmen bersama seluruh pemerintah daerah, terutama dalam memastikan program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Data BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin di NTB pada Maret 2026 sebanyak 628.500 orang. Angka tersebut berkurang sekitar 8.680 orang dibandingkan September 2025.
Namun, penurunan angka kemiskinan secara statistik belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan kesejahteraan. Kesenjangan antarwilayah, terutama di kawasan perdesaan dan daerah terpencil, serta keterbatasan akses kelompok masyarakat rentan terhadap berbagai layanan dan kesempatan ekonomi, masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.
Dalam rakor tersebut, pemerintah kabupaten/kota didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi kendala di lapangan, sekaligus memastikan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.
Bagi Kabupaten Sumbawa, forum koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah provinsi.
Kehadiran Wakil Bupati Sumbawa diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, sehingga berbagai program yang dilaksanakan di daerah semakin terarah, terukur, dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan kemiskinan di NTB diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penurunan angka statistik, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Reporter: Saka-1
Editor: Redaksi SakaNTB.com
